Wimboh mengatakan selama lima tahun menjabat Ketua DK OJK banyak kejadian luar biasa yang tidak pernah disangka terjadi. Mulai dari pandemi COVID-19, hingga perang Rusia dan Ukraina yang dianggapnya sebagai krisis paling besar.
"Ini yang paling besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya, nggak ada manual book, nggak kebayang. Krisis pandemi tapi bisa menghantam ke mana-mana, ini nggak pernah kita bayangkan sebelumnya," kata Wimboh dalam program Blak-blakan detikcom yang tayang Rabu (13/7/2022).
Wimboh mengaku sempat tak tidur saat pertama kali COVID-19 diumumkan jadi pandemi. Pasalnya pemerintah termasuk juga OJK harus memikirkan kebijakan yang mau diambil di sektor keuangan.
"Pada saat COVID itu luar biasa, kita harus inovatif, bekerja keras dengan satu dedikasi yang luar biasa untuk NKRI. Whoah nggak tidur, tiap hari rapat memikirkan, bagaimana juga komunikasi publik harus dilakukan secara terukur," tuturnya.
Dia bercerita bagaimana OJK selama pandemi COVID-19 mengeluarkan berbagai kebijakan agar bisa menjaga sektor keuangan tetap stabil di antaranya relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan. Terlepas dari berbagai capaian yang ada, Wimboh membeberkan sederet PR yang perlu jadi catatan OJK ke depan.
Dia juga bercerita rencana setelah pensiun menjadi Ketua DK OJK nanti. Berikut wawancara selengkapnya:
Menarik ini pertanyaan yang memang masyarakat harus tahu. Pada saat saya masuk lima tahun lalu, tidak kebayang akan ada COVID, tidak kebayang, siapapun tidak pernah membayangkan ada pandemi COVID yang luar biasa dan tidak kebayang sekarang ini ada hyper inflation global yaitu dampak dari kombinasi.
Ada konflik Rusia-Ukraina karena normalisasi kebijakan The Fed terutama dan beberapa negara maju, di samping itu ekor karena COVID itu kita tahu pada saat COVID semua negara ngasih benefit kepada masyarakat supaya bisa survive. Kalau nggak dikasih benefit mau makan darimana bekerja nggak bisa karena di-lockdown, apapun namanya parsial lockdown, full lockdown ini harus dikasih benefit dan pada saat itu intinya memberikan ketenangan dan semua supply demand terganggu yang beli nggak ada, yang jualan juga akhirnya mengurangi produksinya karena yang beli nggak ada.
Itu selama hampir dua tahun, ini lah akhirnya saat pandemi sudah reda meskipun masih ada potensi tapi ini orang euforia untuk belanja karena tabungannya banyak apalagi di US luar biasa sekarang ini benefitnya tinggi bahkan orang ada hasrat untuk 'ngapain bekerja', dapat benefit cukup banyak. Ini spending-spending-nya bareng, supply-nya nggak cukup. Kita seluruh dunia supply IC mobil tersendat nggak sesuai dengan permintaan. Jadi ini tidak seimbang supply dan demand menjadi inflasi cukup tinggi, rebutan, harga-harga naik.
Normalisasi kebijakan ini suka nggak suka ya memang harus kita respons dengan berbagai kebijakan yang terukur karena The Fed sudah menaikkan suku bunga terakumulasi 150 basis poin, terakhir 75 basis poin. Ini harus kita respons kebijakan domestik agar pertama kebijakan suku bunga memang untuk anchor inflasi iya, tapi juga tidak dilupakan bahwa untuk menjaga sentimen ini penting agar supaya orang tidak terlalu khawatir dan terjadi outflow. Akhirnya tidak bisa kita hindari memang terjadi outflow sehingga nilai tukar melemah, ini adalah proses normal hanya saja bagaimana kita meresponsnya agar semua terukur dan balance. Inflasi pasti naik, terakhir sudah 4,35% bahkan cenderung akan naik lagi. Nilai tukar sudah tembus Rp 15.000 ini sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Ini kita masih lebih baik dari negara lain yang emerging seperti kita, inflasi kita masih rendah dibanding mereka bahkan Tokyo sudah 80% dan ada banyak negara yang mulai kelihatan bermasalah nggak apa.
Fundamental kita cukup, kita 54% PDB kita didukung oleh belanja rumah tangga jadi ini yang kita jaga agar tetap orang bekerja nomor satu, ciptakan ruang untuk orang bekerja dan jaga inflasi jangan terlalu meroket. Dengan berbagai kebijakan tentunya mau subsidi, distribusi, digenjot supply-nya supaya cepat, operasi pasar dan nilai tukar tetap harus dijaga secara terukur. Ini lah kiat-kiat sebenarnya policy maker yang ke depan harus kita jaga.
Kembali lagi ke lima tahun lalu, kita nggak pernah kebayang ada pandemi, yang kita tahu bahwa pertama tujuan utama dan ini adalah salah satu diadakannya OJK menjaga stabilitas sistem keuangan, which is itu juga harus bersama-sama, tidak bisa sendirian di antaranya kita harus berkoordinasi makanya dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Bu Menteri Keuangan karena itu bukan hanya kebijakan OJK tapi bagaimana kebijakan moneternya, bagaimana likuiditas tetap harus dijaga supaya cukup, supaya masyarakat tidak kekurangan likuiditas di pasar dan bagaimana fiskalnya ini bisa bersama-sama dalam koordinasi agar selain tujuan moneter jangka panjang, inflasi menengah panjang, fiskal juga terjaga, tapi juga stabilitas sistem keuangan ini agar terjadi satu harmoni yang baik sehingga semua sasaran bisa tercapai. Ini lah tujuan utama OJK dalam undang-undang, selain kita bisa dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan untuk perbankan, asuransi, pasar modal, melakukan pengawasan dan melakukan perlindungan konsumen dari sektor jasa keuangan. Ini lah tugas OJK.
Saya mengevaluasi dalam masa-masa sulit, pandemi COVID kemarin berbagai kebijakan yang kita lakukan bisa menahan agar sektor keuangan tetap stabil dan ini bisa kita lakukan dengan baik. Kami sekali lagi tidak pernah klaim kami sendirian, kita koordinasi yang baik dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan LPS dalam KSSK dan masa-masa sulit OJK mengeluarkan berbagai kebijakan agar nasabah bisa bertahan dan ini bukan hanya OJK karena pemerintah terutama UMKM juga diberi subsidi UMKM yang cukup besar dan selain subsidi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu.
Bantuan sosial ini perlu bukan hanya sekadar mereka bisa bertahan tapi ini memberikan impact bahwa pengusaha tetap bisa ada yang beli barangnya. Coba kalau masyarakat nggak kuat beli, mungkin berat. Ini ada satu mekanisme yang sebenarnya satu koordinasi yang baik sehingga nasabah juga tidak semuanya bermasalah sehingga ini kita tahan, yang tidak bisa mengangsur sementara kita tidak kategorikan macet karena kalau dikategorikan macet otomatis ini semua fasilitas oleh bank akan ditutup dan itu nanti tidak memacetkannya lagi menjadi sulit, perlu waktu.
Ini adalah kebijakan yang luar biasa agar bisa menahan para nasabah yang tidak dikategorikan macet. Bahkan kebijakan itu masih ada sampai sekarang. Pertamanya kita perkirakan setahun selesai ternyata enggak, dua tahun selesai ternyata enggak, namun kita tahu dengan adanya pandemi COVID yang sudah mereda, apalagi Indonesia luar biasa kami sangat apresiasi kepada Bapak Presiden sebagai leadership-nya dalam mengamankan distribusi vaksin sehingga kasus COVID mereda di Indonesia. Bahkan OJK terlibat bagaimana kita menyediakan data untuk pegawai sektor keuangan, pegawai OJK, nasabah sektor keuangan untuk bisa divaksin karena meskipun vaksin ada pemerintah juga punya kendala how to speed up distribution kepada masyarakat karena datanya nggak ada tapi sektor keuangan kita siap dengan data-data by name by address, kita sediakan untuk vaksin. Ini luar biasa sehingga kita lihat sukses besar untuk distribusi vaksin Indonesia dan kasusnya reda sehingga dengan cara itu mobilitas sudah mulai dibuka lagi tahun 2021.
Kita fokus ke restrukturisasi, ini kan kebijakan afirmatif yang agak berani, risiko yang cukup besar sebenarnya. Di saat yang sama keuangan secara global meredup, di saat yang sama juga ada kebijakan yang sifatnya memberikan insentif sebenarnya. Itu awal mulanya keputusan itu diambil gimana ceritanya?
Pada saat itu ada rapat kabinet dan semua memang berpikir keras bagaimana kebijakan yang harus kita keluarkan agar bisa menahan, agar ini semua bisa tetap berjalan dengan baik ekonomi kita dan ekosistem ekonomi bisa berjalan dengan baik, itu saja. Nah yang kita lakukan coba kalau tidak kita lakukan berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi, maka nasabah 3 bulan akan dikategorikan diragukan, ujung-ujungnya akan menjadi macet.
Pada saat macet semua fasilitas disetop, bank-nya atau pemberi pinjamannya akan harus menyediakan cadangan untuk kredit macetnya dan cadangan itu pasti tidak sedikit, ujung-ujungnya permodalannya menjadi kurang dari ketentuan. Prudential mengatakan kalau modalnya kurang dari level tertentu harus dimasukkan pengawasan intensif, 9 bulan dari itu akan menjadi pengawasan khusus, lalu 3 bulan setelahnya harus dicabut. Apa kita mau ikutin gitu?
Kita tahu pandemi COVID ini tidak akan seterusnya, ini adalah temporary dan ini kita tidak mau pengalaman krisis 1997-1998 terulang which is sangat legalistik handling-nya. Ini nggak kita lakukan dengan segala konsekuensi sehingga kita tahan ada Rp 900 triliun nasabah masuk skema restructuring dan sekarang ini sudah mereda, sudah sekitar Rp 500 triliun dan kami yakin gradually akan menurun. Kami juga sudah komunikasi dengan CEO-CEO bank, kita perkirakan sampai akhir tahun itu yang restructuring kira-kira tinggal 3-9% dari total kredit sehingga kita minta semua perbankan membuat cadangan secara gradual sesuai kemampuan dan kita harapkan pada 2023 nanti ini toh kalau ada yang belum selesai tidak banyak terutama sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata mancanegara ini belum pulih semua which is itu hotel-hotel, restoran yang terkait dengan high end pariwisata itu mungkin belum semua dan itu hanya sektor-sektor itu yang membutuhkan waktu lebih lama.
Sekarang ini untuk sektor yang lain sudah tumbuh, kredit sudah tumbuh 9,1% yoy luar biasa bahkan year to date-nya sudah di atas 5%, ini suatu tanda yang luar biasa bahwa ekonomi kita yang tadi didukung oleh belanja rumah tangga atau belanja masyarakat setelah dibukanya mobilitas ini betul-betul sudah terjadi sehingga kamu tidak khawatir dari segi fundamental ekonomi Indonesia bahkan PDB kita Q1 sudah 5,1% yoy, ini luar biasa, momentum ini harus kita jaga dan kita tinggal bagaimana memitigasi terkait dengan spillover dari normalisasi kebijakan The Fed dan terkait inflasi bagaimana harus kita manage dan terkait bagaimana gangguan global bisa kita mitigasi dengan baik.
Jadi kebijakan ini tidak akan menelurkan dampak bawaan jangka panjang seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak?
Enggak. Kami yakin seyakin-yakinnya bahkan untung sektor keuangan terutama perbankan pengumuman Q1 tahun ini cukup luar biasa. Saya itu menandakan bahwa dia mempunyai buffer yang cukup, permodalan cukup sehingga bisa untuk meng-absorb pembentukan cadangan yang cukup bagi sektor-sektor yang barangkali recover-nya perlu waktu lebih lama. Jadi kami yakin itu adalah yang betul-betul di luar skenario awal waktu saya masuk jadi Ketua OJK, saya nggak kebayang akan ada itu.
Waktu kebijakan itu, jadi kebijakan yang sempat diragukan oleh banyak pihak ya dari kreditur terutama dan analis ekonomi?
Itu bagi saya biasa. Setiap kebijakan pasti menjadi perhatian dan diskusi, malah saya mengharapkan itu. Akhirnya terjadi diskusi dan berjalannya waktu ada evidence dan ada testimoni, akhirnya ujung-ujungnya baru sadar oh iya ya coba kalau kita nggak lakukan itu. Secara legalistik beberapa bank harus sudah di-declare default dan nasabah itu pasti begitu di-declare macet, pemiliknya sudah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali harus mengikuti proses pailit, kita tidak menginginkan itu. Itu lah yang mungkin membuat ekonomi kita masih bisa bertahan dan pengumuman Indonesia salah satu negara yang barangkali bisa bertahan. Sekarang ini pengumuman Pak Presiden sudah 60 negara yang bermasalah.
Kondisi pandemi ini kan ada downside, ada blessing in disguise-nya juga. Downside-nya tadi kita sudah bicara di sektor perbankan terutama, tapi blessing in disguise-nya adalah gairah orang untuk kemudian masuk ke investasi pasar modal begitu bergairah, orang bilangnya Corona investor karena orang berduyun-duyun melakukan trading. Bapak melihatnya fenomena apa ini?
Ada dua poin penting yang harus kita cermati. Pertama bayangin saja semua gaji terutama yang punya gaji tetap kan masih dapat gaji, kita nggak bisa lagi ngopi, dua tahun nggak pernah ngopi lho kita, nggak pernah bawa anak jalan-jalan, ke hotel tutup, duitnya utuh, mau ke luar negeri juga nggak bisa sehingga airlines bermasalah, transportasi bermasalah tutup semua, toko-toko bermasalah dalam waktu dua tahun. Uangnya ke mana? ditabung di bank.
Nah ada kecerdikan di poin kedua ini dari pasar modal dan ini memang kita desain. Kita buka terkait investasi dengan platform digital, luar biasa digital kita dorong, transformasi digital kita percepat termasuk perbankan, pasar modal, asuransi 'eh lu jualannya jangan pakai lagi manusia, ini COVID bahaya, lu transform pakai digital' even rapat kita bolehkan digital, RUPS digital, semua digital termasuk penjualan produk pasar modal menggunakan digital. Akhirnya yang punya uang juga pikir daripada duit nganggur di bank nggak ada gunanya mending kita masukkan ke pasar modal, pesan itu sampai, langsung investor naik terutama ya milenial ini biasanya yang suka piknik, ngopi kan milenial. Kalau yang sudah sepuh keluar sering-sering kan masuk angin toh, makanya investor milenial yang tinggi itu.
Tidak heran, naiknya luar biasa dalam waktu setahun bisa 3 juta investor masuk baru. Selain itu juga berkaitan dengan euforia ini kan potensi dari demand langsung ditangkap juga para emiten baru sehingga ada Rp 300 triliun di 2021 itu emiten baru dan itu kebanyakan adalah digital. Proses ini kan memang terjadi dan memang kadang-kadang up and down itu karena preferensi aja dan ini sentimen, kalau ada sektor bagus ya pindah, ini adalah fenomena yang normal. Sekarang ini kan banyak sentimen negatif karena The Fed menaikkan 75 basis poin, ya keluar nggak masalah nanti balik lagi. Kemarin indeks kita sudah 7.200, turun 6.700 oke lah, bakalan balik, biar bagaimana kita merespons dengan kebijakan yang positif memberikan signaling. Kenaikan suku bunga saya rasa salah satu yang ditunggu masyarakat, tinggal timing-nya dan Gubernur Bank Indonesia mengatakan ya, tinggal nanti pasti ada timing-nya terutama untuk meng-anchor inflasi.
Selain pasar modal juga berkembang sektor finansial non bank, kita lihat di situ tumbuh juga industri baru yang namanya financial technology, kemudian ada marketplace, ada juga peer to peer lending itu bagian dari yang berkembang. Bapak melihatnya bagaimana? Orang semakin literate di digital ada bank digital dan sebagainya.
Ini perkembangan digital terutama di sektor keuangan nggak bisa kita hindari karena masyarakat mendapatkan kemudahan baik dari service yang cepat, bisa murah dalam hal service price-nya, memotong waktu juga dan bagi pemerintah terutama saya sendiri sebagai Ketua OJK mendukung itu karena ini bisa akses cepat ke seluruh pelosok tanah air yang tadinya nggak bisa mendapatkan service sektor keuangan itu karena faktor distance.
Jadi dulu harus mendirikan cabang, ini enggak, bisa di mana saja, kapan saja 24 jam. Dulu kalau kita mau ngirim duit kepada anak 'ah nunggu besok bank-nya buka jam 08.00 ketemu teller', ini enggak, mau tidur bisa, bangun tengah malam bisa selama ada uangnya, luar biasa nggak kebayang. Saya sudah nggak pernah datang ke bank, saya sejak mungkin 6-7 tahun ini nggak pernah datang ke bank. Semua service dengan digital dan ini tidak bisa kita hindari, ini dimanfaatkanlah oleh berbagai entrepreneur. Nggak kebayang ada Gojek toh, meskipun waktu saya di US itu saya ngerti benar ini bisnis yang bagus buat Indonesia, Uber waktu itu. Saya juga nggak kebayang kita bisa pesan makanan pakai aplikasi, kalau dulu kan harus telepon restorannya 'tolong dikirim', restorannya ogah-ogahan juga gimana cara kirimnya, ini luar biasa.
Sektor keuangan luar biasa dan ini transformasi digital akan diikuti oleh sektor keuangan baik produknya maupun bisnis proses internalnya.
Pandemi mengakselerasi itu nggak?
Betul ini pandemi memberikan berkah, masih ada untungnya masa pandemi ini. Saya justru menerawang ke depan ini informasi yang kita lakukan itu bisa diakses dengan teknologi oleh siapapun, bahkan kita beli apa, saya spending berapa, untuk keperluan apa ketahuan semua dengan yang disebut big data dan analisis artificial intelligence ketahuan semua sehingga behavior saya, individu-individu bukan hanya saya semua sudah ter-track karena sudah masuk platform digital sehingga inilah yang di capture sehingga orang bisa menawarkan apa saja dengan digital.
Kita mau perlu baju tahu-tahu muncul saja di HP kita karena tahu bahwa orang ini behavior-nya perlu baju kayak gini. Ini masuklah yang kita sebut platform marketplace, begitu kita akses hari itu juga pasti ditawarin. Ini akan terjadi, di Indonesia belum begitu masif, di negara lain sudah masif sehingga kebutuhan kita itu kita baru berpikir belum action sudah ditawarin, luar biasa kan makanya disebut artificial intelligence. Habis itu begitu ditawarin satu ada yang namanya proses benchmark, kalau kita baru search mau beli sesuatu, orang nawarin sehingga nanti itu ibaratnya otak kita itu sudah dipikirin orang dengan artificial intelligence.
Selain itu ditawarin kredit bebas suku bunga 5 tahun atau bubble payment. Ada lagi sekarang model asuransi yang dikatakan sekarang asuransi itu adalah nggak pakai rumah sakit karena mungkin perlu birokrasi, cash out. Jadi kalau kita ikut asuransi itu pada saat sakit sudah langsung cash, yang penting ada bukti betul sakit dan ke depan coba tolong dicatat percepatan proses pembayaran itu merupakan marketing yang paling bagus. Jadi nanti marketingnya itu 'silakan masuk asuransi saya pasti dibayar'. Mungkin ada 1-2 yang nakal, tapi total dari yang nakal ini lebih banyak yang nggak nakal. Jadi ibaratnya bayar yang nakal ini promosi, begitu percayalah sehingga nanti ini luar biasa. Bahkan nanti ada asuransi yang bilang 'saya zero komplain tentang pembayaran, semua dibayar' itu top kalau terjadi.
Kemudahan spending dalam era digital ini kita sudah bicara panjang bagaimana kemudian banyak sekali anak muda yang masuk di industri keuangan non bank dan bank melalui digital. Tapi bagaimana kemudian kita mengantisipasi begini, itu kan artinya orang punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk dalam fasilitas services itu. Tapi di saat yang sama mereka benar-benar ngerti nggak sih apa yang mereka beli dalam tanda kutip dan risiko-risiko yang dihadapi?
Ini masuk pertanyaan saya yang selanjutnya soal literasi keuangan, di satu sisi sudah inklusif nih semua punya kesempatan yang sama, tapi di saat yang sama literasinya sampai sejauh mana? Saya mengutip Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa literasi 38% kurang lebih, sementara inklusivitasnya sudah 76%, jadi kan ada senjang separuh, gimana?
Angka yang disampaikan Pak Airlangga itu survei 2019, kita akan lakukan survei lagi tahun ini masih dalam proses. Betul dengan digital ini akses menjadi gampang, dengan digital kita pergunakan juga untuk edukasi literasi anak-anak SMP harus mempunyai tabungan digital. Ini media kita untuk masuk ke dalam edukasi sehingga literasinya nanti waktu dia besar sudah cukup, nggak telat. Bagaimanapun dia nanti dia akan lulus sekolah, akan bekerja, akan mempunyai uang.
Mulai sejak dini edukasi kita berikan kepada anak-anak, itu harus dari jauh-jauh hari sehingga nanti pelan-pelan kita kasih tabungan, bagaimana melindungi agar tabungan itu tidak dipergunakan orang lain. Habis itu bagaimana me-manage isi tabungan, bagaimana me-manage uang itu mulai dari anak-anak SMP sekarang ini, mungkin nanti ke depan bisa SD juga. Jadi kita bersama-sama sektor keuangan perbankan datang ke SMP untuk memberikan tabungan digital itu bekerja sama dengan SMP sehingga nanti anak-anak itu rutin nabung dengan digital dan kita edukasi rutin bagaimana menggunakan password yang harus diubah setiap enam bulan, bagaimana ini nanti planning untuk keperluan apa.
Di satu sisi kita tahu bahwa sekarang ini banyak masyarakat yang mungkin sudah bukan anak-anak lagi, dulu belum sempat kita edukasi tapi sudah terlanjur punya uang, nah sekarang ini menjadi banyak yang suka tidak bisa me-manage dananya dengan baik, hanya lebih kepada return, which is sekarang ini juga fenomenanya tadi kalau kita akses produk-produk yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ini ada produk-produk melalui digital yang barangkali menawarkan produk-produk yang lebih spekulatif yang intinya pengin menjaring orang-orang yang punya duit cuma tidak memahami secara baik produk-produk itu dan intinya yang diambil adalah ujungnya, ini hasilnya berapa. Ada yang ditawarin Rp 9 juta, hasilnya per bulan Rp 500 ribu, which is itu saja tidak dilihat detailnya dia diinvestasikan ke mana.
Contoh berbagai kasus yang sudah menjadi urusan penegak hukum bahwa dengan investasi Rp 9 juta akan dapat Rp 500 ribu per bulan tapi ini dipotong dulu fee untuk teknologi, registrasi, ujung-ujungnya tinggal Rp 4,5 juta investasinya dan diinvestasikan di luar negeri bentuk instrumen yang tidak ada underlying-nya. Dia lupa bahwa Rp 500 ribu itu dengan asumsi investasinya bisa menghasilkan return tertentu, nah kalau investasi spekulatif nggak mungkin bisa. Begitu ternyata nggak bisa mengantarkan Rp 500.000, menjadi dispute yang lapor ke penegak hukum, ini banyak yang kayak gitu.
Ini lah yang sekarang ini kita harus masif masuk kepada hal-hal edukasi agar literasi orang-orang yang sudah terlanjur punya uang banyak itu menjadi lebih paham risikonya. Sebenarnya keputusan untuk investasi ada di dia sendiri, tapi kadang-kadang karena katakanlah produk keuangan sehingga pemerintah harus tanggung jawab, padahal produk keuangannya itu ilegal. Ini kadang-kadang yang menjadi dispute akhir-akhir ini menjadi tantangan kita semua. Kalau memang keputusan sendiri mau masuk silakan tapi jangan salahkan orang lain itu satu. Kedua meskipun keputusan sendiri tolong hati-hati dong kasihan anak istrinya.
Sama juga gelombang orang menyalahkan OJK terkait dengan skandal pinjol misalnya. Itu masif sekali pinjol.
Nah itu kemarin akhirnya kita bersama-sama penegak hukum melakukan enforcement ya insyaallah sudah. Sekarang tinggal bagaimana yang mau dapat izin ini harus betul-betul mempunyai empati untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat jangan sampai kalau itu pinjol yang legal ya, bunganya ya jangan terlalu mahal karena ini satu ekosistem yang luar biasa. Mereka juga menawarkan kepada investornya mahal sehingga bunga kepada masyarakatnya juga mahal. Nah investornya itu kenapa mahal? Karena memang pengin mendapatkan abnormal profit. Sehingga ini mestinya ke depan harus kita atur secara clear kalau memang tidak bisa, selama ini kita serahkan saja kepada asosiasi fintech, tapi kalau memang tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, kita harus bisa melindungi masyarakat.
Edukasi dilakukan terus, ini pricing harus kita atur kalau memang tidak bisa mengatur dengan dirinya sendiri.
Satu lagi soal isu di industri keuangan non bank di sisi asuransi banyak sekali kan yang gagal bayar, gagal menunaikan kewajibannya kepada nasabah dan barangkali juga pola investasinya di tempat yang aneh-aneh, kemudian itu menjadi skandal, orang kemudian melihat ke OJK walaupun sepenuhnya kita harus sadari bahwa tidak boleh disalahkan sepenuhnya OJK karena waktu itu kasusnya sudah lama sekali terjadi. Bagaimana waktu itu Bapak merespons itu?
Kita tahu memang asuransi ini, industri jasa keuangan non bank belum kita reform dari habis pasca krisis 1997-1998, berbeda dengan perbankan sudah kita lakukan itu 2008 perbankan resilience. Perbankan ini kita reform aturannya mulai dari bagaimana investasinya yang boleh dilakukan, yang jelas tidak boleh memberikan guarantee return, clear, siapapun tidak boleh memberikan guarantee return, yang bisa memberikan guarantee return hanya deposito. Ya kalau itu namanya investasi di saham, itu nggak bisa apalagi reksadana yang itu merupakan kombinasi dari berbagai instrumen baik saham dan sebagainya nggak bisa memberikan guarantee return.
Nasabah juga harus cerdas karena tadinya memang dijanjikan memberikan return yang tetap, fix, ini kita nggak boleh lagi karena ini kalau ke sana memberikan fix return, janji padahal investasinya itu tidak pastinya banyak. Siapa yang bisa meng-guarantee harga saham, anytime? Nggak bisa. Itu semua jadi nggak bisa. Habis itu setiap investasi yang underlying-nya di perdagangan, kita atur otomatis dengan teknologi bisa nggak ada yang bisa bohong.
Berikutnya yang harus kita lakukan adalah hubungan antara ini kan banyak sekali produk dijual lewat bank, ada unit link dan sebagainya ini proses terus kita sempurnakan. Artinya ini banknya itu kan kalau jual, nasabahnya itu nggak tahu kalau itu bukan produk bank unit link itu. Biasanya ditawarin ini mempunyai daripada deposito kecil ini unit link bisa memberikan janji yang lebih, nah inilah yang tadinya ini adalah meng-guarantee return, sekarang nggak boleh, harus transparan.
Ini adalah reform bagaimana market conduct-nya yang kemarin saya betul-betul mempunyai mimpi market conduct itu menjadi disiplin yang harus dipatuhi oleh sektor jasa keuangan. Makanya kemarin kita kumpulin kebetulan Pak Airlangga Hartanto mewakili presiden hadir. Market conduct ini penting ada dua sisi juga.
Sebenarnya market conduct itu sudah lama tapi kemarin market conduct dalam rangka perlindungan konsumen. Market conduct itu ada conduct dalam rangka compliance terhadap semua perundang-undangan ketentuan yang berlaku, which is sekarang sudah ada yang namanya direktur compliance. Kemarin yang kita tekankan adalah conduct bagaimana melindungi kepentingan konsumen. Jadi kita mempunyai POJK baru Nomor 6 Tahun 2022 ini mengenai setiap produk baru harus melalui proses development yang kita sebut product life cycle jadi setiap lembaga keuangan sebelum mengeluarkan produk baru harus memulai proses pengujian yang detail ada risetnya, ada valuation-nya, ada mitigasinya, ada project income-nya bagi bank atau lembaga keuangan itu. Setelah itu jadi harus melalui trial run jangan ujug-ujug kepada masyarakat umum, trial run bisa limited kepada karyawan atau kelompok tertentu. Kalau sudah oke baru boleh kepada masyarakat.
Di masyarakat juga penjualannya kita atur, nggak boleh abuse, harus transparan di antaranya harus direkam baik video maupun suara sehingga nanti itu diserahkan kepada unit compliance untuk di-review. Jadi ketangkapnya kalau dia abusing customer itu bukan setelah dispute, di internal sendiri sudah bisa nangkap ini kamu agen jual produk ternyata salah, menjanjikan return, tidak direkam, tidak di video. Jadi di internal lembaga keuangan itu sudah bisa mengevaluasi sendiri. Kita harapkan dengan begitu dispute akan kurang karena tidak ada abuse customer. Ini dilakukan makanya ada unit compliance di bawah direktur compliance yang khusus unit compliance market conduct kita minta.
Jadi itu nanti semua penjualan di-review, pada saat terjadi dispute ini bisa oke lah coba penjualannya kayak apa. Kalau sekarang nggak ada rekaman, nggak ada video, dispute ini dibilang dulu saya dijanjikan sebulan 10% tapi kenapa tidak, kita bilang enggak dulu 10% itu dengan catatan investasinya bisa menghasilkan 12%, ribut, mana buktinya, tertulisnya nggak ada. Ini kita harapkan ke depan nggak ada lagi Dan ini betul-betul menjadi prioritas seluruh sektor jasa keuangan kami tahu sudah ada lembaga keuangan yang melakukan begitu, ini best practice bukan hal yang baru. Kita juga akan terus akan mem-follow up ini dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan bagaimana ini nanti diterapkan.
Ke depan apa saja PR OJK yang perlu menjadi catatan penting untuk dilaksanakan?
Pertama yang menjadi perhatian ini bagaimana kita bisa menjaga sektor keuangan tetap stabil dalam kondisi global ekonomi yang tadi kami sampaikan masih panjang konflik Rusia-Ukraina masih belum tahu kapan akan berakhir, hyper inflation juga belum tahu kapan akan berakhir, The Fed memperkirakan ini butuh waktu 2 tahun ini sudah di depan mata bagaimana spillover ini bisa tetap sektor keuangan terjaga tentunya dengan berkoordinasi bersama pemangku kepentingan lain terutama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS. Itu sudah di depan mata bahkan hari-hari ini terus harus dimonitor dan kebijakan-kebijakan apa yang harus dikeluarkan agar bisa menahan seperti masa COVID.
Kedua bagaimana perkembangan digital ini yang ujung-ujungnya adalah masyarakat sangat euforia karena memberikan benefit, sektor keuangan juga prosesnya pasti digital, aksesnya cepat, produknya bervariasi dan sekarang ini produk non keuangan dalam satu platform yang itu blended dengan e-commerce yang bisa menawarkan kredit, asuransi tidak bisa kita hindari itu salah satu ekosistem digital. Ini bagaimana perlindungan konsumen menjadi perhatian yang tadi adalah market conduct nomor satu yang harus menjadi prioritas ke depan.
Kita harus jangan sampai ada ruang kosong. Di Indonesia ini jangan sampai ada ruang kosong yaitu produk keuangan atau produk apapun yang tidak ada kebijakannya, tidak ada regulasinya dan tidak ada pengawasannya karena ini barangkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena ini unregulated. Ini lah yang kita sebut shadow banking, menjadi perhatian karena kalau yang regulated produk barangkali tidak menjadi pilihan bagi orang-orang tadi karena ini mungkin regulatory cost-nya ada, dia meng-create produk-produk yang unregulated.
Pak Wimboh ini sudah 5 tahun, kalau boleh tanya kejadian, peristiwa, kondisi yang paling mengesankan buat Bapak dan tidak pernah Bapak lupakan selama menjabat sebagai Ketua OJK apa?
Pada saat COVID itu luar biasa, kita harus inovatif, bekerja keras dengan satu dedikasi yang luar biasa untuk NKRI. Wah nggak tidur, tiap hari rapat memikirkan, bagaimana juga komunikasi publik harus dilakukan secara terukur, ini luar biasa dan saya luar biasa teman-teman OJK ini rukun yang selalu men-support siang malam yang barangkali nggak kenal lelah dan Ini semua adalah suatu modal bagi saya untuk bisa nge-lead OJK ini dalam menjalankan tugasnya terutama menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kan ada beberapa krisis yang dihadapi oleh OJK, ini yang paling besar?
Ini yang paling besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya, nggak ada manual book, nggak kebayang. Krisis pandemi tapi bisa menghantam ke mana-mana, ini nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sampai OJK juga harus mengumpulkan data vaksin karena saya melihat pemerintah nggak punya data ready, kalau harus ngumpulin data lagi perlu waktu sedangkan vaksin ini ada expired-nya. Saya mengatakan kepada Bapak Presiden 'Pak saya bisa punya data by name by address kapan saja yang terkait sektor jasa keuangan, terutama pegawai OJK, pegawai sektor jasa keuangan dan data nasabah'. Jadi kalau pabrik sepatu saya minta pegawaimu mana yang sudah divaksin, siap anytime. Mereka para pengusaha juga mau untuk membayar nakesnya, luar biasa itu. Pak Presiden sampai hadir beberapa kali saat vaksinasi sektor jasa keuangan.
Berapa jumlah vaksin yang dilakukan OJK?
Sekitar 10 juta. Saya dibantu teman-teman yang luar biasa juga sehingga dedikasi kita untuk NKRI luar biasa. Tanpa itu saya rasa kita tidak bisa, game changer-nya memang vaksin, kalau vaksin tidak bisa didistribusikan, sektor bisnis juga akan berat.
Pak Wimboh dan kawan-kawan komisioner yang ada sekarang ini kan menunggu masa transisi untuk menyerahkan jabatan ke komisioner yang baru, setelah ini ada rencana lain yang mau dilakukan?
Tidak ada yang spesifik, yang jelas cucu saya sudah menunggu untuk lebih lama bersama eyangnya.
Jadi ini mau benar-benar istirahat?
Ya default-nya itu kapanpun kita itu kan harus istirahat. Kapan itu Allah yang maha tahu, tapi kita di manapun kapanpun berada tetap merah putih harus kita jaga bersama. Kalau mengajar itu pekerjaan tetap saya mengajar sebenarnya dari awal saya mengajar.
Jadi ketua OJK sebenarnya hobi saja? Pekerjaan tetap dosen ya?
Ya ini salah satu pengabdian juga.
Jadi mengajar dan menulis buku tetap akan terus berlanjut?
Terus dilakukan. Jurnal, saya punya proyek riset yang tidak akan pernah berhenti. Pasti (di saat yang sama tetap memberikan kontribusi terhadap kemajuan sektor keuangan di Indonesia).
Pak Wimboh selamat atas kinerja yang sudah dilakukan selama 5 tahun, sukses apapun yang Bapak lakukan setelah ini, kita doakan yang terbaik buat Bapak, sehat selalu dan tetap jogging. Katanya Pak Wimboh ini harus makan soto setiap pagi untuk sarapan, selain itu hobinya juga makan tongseng, soto, apalagi?
Macam-macam kuliner lah. Olahraga harus, saya kalau jogging itu default setiap hari kira-kira 5-6 km dengan pemanasan 1 jam. Sesekali main golf kalau ada teman dan juga kalau ada marathon paling jauh 10 km cukup lah.
.webp)
