Menteri ESDM: Kami Tidak Bisa Paksa Freeport Bangun Smelter di Papua

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian ESDM tidak bisa memaksa PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pemurnian mineral, atau smelter di Papua. Apa alasannya?

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, bila pemerintah memaksa Freeport membangun smelter di Papua, maka rencana pembangunan smelter bisa molor lagi.

Seperti diketahui, pemerintah sudah kecewa kepada Freeport karena sejak dibuat nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah pada Juli 2014 lalu, hingga MoU akan berakhir 25 Januari 2015, smelter belum terlihat progresnya.

Alhasil, pemerintah mengancam Freeport tidak bisa mendapatkan perpanjangan izin ekspor lagi. Akhirnya Freeport menunjuk lahan di Gresik sebagai calon lokasi smelter. Freeport menyiapkan dana hingga Rp 30 triliun.

"Kalau kita paksa bangun (smelter) di Papua, maka beri kesempatan Freeport molor lagi, karena bangun sarana pendukung perlu waktu lama. Maka itu harus dibangun di tempat yang siap," jelas Sudirman dalam rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Sudirman mengatakan, pemerintah tidak akan mengendurkan tekanannya kepada Freeport untuk membangun smelter. Sehingga industri hilir pertambangan di Indonesia bisa berkembang.

(dnl/hen)