Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 27 Apr 2016 15:03 WIB

Kementan Punya Data Pangan Sendiri Selain dari BPS, Ini Alasannya

Muhammad Idris - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Lembaga (KL) menghentikan berbagai proyek survei data yang sebenarnya sudah tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, pegangan pemerintah adalah data yang disediakan BPS.

Kementerian Pertanian (Kementan) salah satu yang disebut Jokowi menyajikan data sendiri, khususnya data terkait produksi pangan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementan, Suwandi mengungkapkan, data yang jadi acuan pihaknya hampir selalu mengacu pada data yang dirilis BPS. Namun demikian, pihaknya juga menghitung data yang diolah sendiri.

"Pada dasarnya kita selalu mengacu pada data dari BPS. Tapi ada beberapa data yang kita butuhkan yang tidak disediakan BPS, sehingga kita harus hitung sendiri," katanya kepada detikFinance, Rabu (26/4/2016).

Menurut Suwandi, data-data penting untuk pengambilan keputusan di kementeriannya yang tidak dimiliki BPS antara lain data serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), data lahan yang terkena banjir, data kekeringan, dan sebagainya.

"Itu kenapa kita hitung sendiri. Tapi kalau sudah sudah ada kita pasti pakai punya BPS. Kita kan butuh, sementara BPS tak punya, jadi harus punya data sendiri," jelas Suwandi.

Selain itu, sambungnya, data lain yang tak dimiliki BPS sehingga Kementan harus menghitung sendiri yakni data proyeksi produksi pangan.

"Yang dihitung BPS kan sifatnya sudah terjadi. Sementara kita butuh sekali data perkiraan. Jadi dari data BPS kita buat asumsi-asumsi. Misal menetapkan produksi gabah, kita ambil dari luasan tanam dari data BPS. Karena yang proyeksi mereka tidak keluarkan," tutupnya

Dia menuturkan, menanggapi arahan Presiden Jokowi, pihaknya mengaku siap menyatukan seluruh data dan hanya dikelola oleh BPS.

"Dalam pengumpulan data kita juga dikumpulkan di KSK (Kantor Statistik Kecamatan) yang kemudian disampaikan ke BPS kabupaten. Lebih bagus kalau disatukan, karena BPS punya banyak keahlian," ujarnya. (hns/hns)
bps
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed