Resolusi tersebut tentu berpotensi menekan ekspor CPO (Crude Palm Oil/minyak sawit mentah) ke negara-negara anggota Uni Eropa. Tapi bukan berarti kiamat, masih ada pasar-pasar lain yang potensial untuk CPO, termasuk di dalam negeri.
Salah satu produk turunan dari CPO, yakni biodiesel untuk campuran BBM, punya potensi pasar besar di dalam negeri.
"Ada atau tidak ada kendala yang datang dari luar negeri, kita memang sedang merancang kebijakan untuk memperluas penggunaan B20, yaitu intensifikasi ke sektor non PSO," kata Rida kepada detikFinance, Selasa (18/4/2017).
Sekarang serapan biodiesel di pasar domestik masih sekitar 3 juta kiloliter (KL) karena baru untuk solar subsidi saja. BBM non subsidi seperti pertamina dex, dexlite, maupun yang dijual di SPBU Shell dan Total belum menjalankan mandatori B20.
Jika mandatori B20 ini diperluas ke BBM non subsidi, permintaan biodiesel di dalam negeri bisa meningkat 2 kali lipat. Biodiesel yang diserap di dalam negeri bakal mencapai 6 juta KL.
"Potensi volumenya (untuk non PSO) kira-kira sebesar PSO, antara 2,5 juta sampai 3 juta KL. Jadi kalau ditotal PSO dan non PSO, berkisar 5,5 juta hingga 6 juta KL biodiesel," papar Rida.
Namun perluasan mandatori B20 masih terkendala oleh besarnya selisih harga antara biodiesel dan solar murni. Khusus untuk solar subsidi, selisih ini bisa ditutup dengan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit.
Sementara untuk solar non PSO, belum ada subsidi biodiesel. Kalau dipaksakan menjalankan B20 tanpa adanya subsidi, harga solar non PSO akan jadi makin mahal akibat tingginya harga biodiesel.
Konsumen terbesar solar non PSO adalah industri. Kalau solar untuk industri mahal, tentu daya saing industri jadi berkurang. Maka harga solar non PSO harus dijaga jika harus dicampur biodiesel juga. Inilah yang masih dicari jalan keluarnya oleh pemerintah.
"Tentu saja ada kendala, makanya diperlukan kebijakan, antara lain berupa masih besarnya disparitas harga antara harga biodiesel (B100) dengan solar murni (B0)," tutup Rida. (mca/dna)
