Revisi Aturan Pembiayaan LRT Jabodebek Rampung Pekan Depan

Jakarta - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, memastikan revisi Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kereta api ringan atau LRT (Light Rail Transit) wilayah Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi) rampung pekan depan.

Hal tersebut diungkapkannya usai acara Indonesia Summit 2017 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

"Mungkin minggu depan selesai," kata Budi Karya.

Baca juga: Bank Mandiri Siap Dukung Pembiayaan LRT Jabodebek Rp 18 T

Dalam revisi PP Nomor 65/2016 ini mengatur beberapa hal. Salah satunya adalah skema pembiayaan proyek LRT yang menggunakan investasi dan bisa menggunakan APBN.

"Isi revisinya, bahwasannya pola pendanaannya ada beberapa macam, bisa menggunakan investasi, bisa menggunakan APBN. Jadi kita coba dulu. Kita challenge dulu dengan investasi, harapan kita tetap investasi. Yang lain detail, tapi prinsipnya itu yang ada," kata Budi.

Nantinya, pemenuhan investasi bisa berasal dari pinjaman perbankan dengan bunga yang ditetapkan. Namun, mengenai bunga masih dalam pembahasan.

Baca juga: Skema Pembiayaan Proyek LRT Sudah Final, Ini Rinciannya.

"Bisa, pasti dibuka, porsinya tergantung nanti pembicaraan, pemegang saham maunya gimana, kan sebenarnya dengan 7-8% itu kita mencarinya tidak gampang, kalau tiba-tiba swasta, tidak masalah swasta nasional, swasta asing pun akan kita kasih. Kita mesti welcome dong. Dana pemerintah kan juga terbatas. Dari luar terus swap totalnya segitu, menurut saya tergantung yang run company itu," tandasnya. (hns/hns)