Follow detikFinance
Selasa 16 May 2017, 17:58 WIB

Genjot Infrastruktur, Jokowi Pangkas Angka Kemiskinan di Kalimantan

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Genjot Infrastruktur, Jokowi Pangkas Angka Kemiskinan di Kalimantan Foto: Fadhly Fauzi Rachman
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan harapan, angka kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia bisa menurun.

Pulau Kalimantan menjadi wilayah yang diproyeksi paling rendah tingkat kemiskinannya di tahun 2018 mendatang.


Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang rencana pengembangan wilayah Kalimantan, seperti dikutip detikFinance, Selasa (16/5/2017), dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59% pada tahun 2018 mendatang, tingkat kemiskinan di Kalimantan akan ditekan hingga ke angka 5,4% dengan tingkat pengangguran 5,1%.

Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara menjadi wilayah prioritas yang akan ditekan tingkat kemiskinannya. Angka kemiskinan di Kalimantan Barat memang cukup tinggi.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, persentase penduduk miskin Kalimantan Barat pada periode Maret 2016 ke September 2016 menunjukkan kenaikan dari 7,87% menjadi 8% atau naik 0,13 poin. Secara nominal jumlah penduduk miskin bertambah dari 381.350 orang pada Maret 2016 menjadi 390.320 orang di September 2016.

Sementara jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara merupakan yang terkecil di regionalnya, namun memiliki garis kemiskinan tertinggi lantaran pendapatannya yang hanya mencapai Rp 363 ribu per kapita per bulan.


Begitu juga untuk angka pengangguran, di kedua wilayah ini juga menjadi prioritas Presiden Jokowi.

Untuk mengurangi pengangguran, maka simpul-simpul ekonomi baru harus diciptakan di Kalimantan. Kuncinya ada di pembangunan infrastruktur. Maklum, lantaran pembangunan infrastruktur yang minim, pulau dengan luas daratan mencapai 74,33 juta hektar atau hampir 6 kali luas Pulau Jawa, Kalimantan hanya merasakan sekitar 8% pertumbuhan ekonomi nasional.


Kalah jauh dari Pulau Jawa yang mencakup 58,29% dan Sumatera 22,21% dari total pertumbuhan ekonomi nasional.

Padahal, Kalimantan menyumbang pendapatan negara yang cukup besar terutama dari sektor pertambangan. Untuk itu lah, berbagai proyek infrastruktur digenjot pemerintah sejak akhir tahun 2014.

Pemerintah pun akan mendorong sektor-sektor penggerak perekonomian di wilayah ini, mulai dari pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, hingga perdagangan besar dan eceran.

Untuk mendukung ini, pemerintah merealisasikan sejumlah proyek pembangunan yang selama ini disebut-sebut hanya menjadi mimpi bagi Indonesia, termasuk pembangunan jalan paralel lintas perbatasan di Kalimantan Barat yang membentang sejajar dengan garis perbatasan yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat sepanjang 1.900 Km.


Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pembangunan jalan perbatasan menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka membuka isolasi daerah perbatasan dan meningkatkan konektivitas dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Barat.

Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian PUPR dibantu Zeni TNI telah berhasil membangun 520,85 km jalan baru paralel perbatasan tersebut. (dna/hns)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed