Ngebutnya Proyek LRT Jabodebek Tak Diikuti Kereta Cepat JKT-BDG

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengungkapkan kekesalannya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang belum juga terbangun. Padahal, groundbreaking sudah dilakukan pada 21 Juni 2016.

Meski sudah dilakukan pembebasan lahan, belum tampak pembangunan fisik pada kereta yang memiliki lintasan sepanjang 148 km tersebut.

"Kita mau membangun kereta cepat, jarak hanya 148 km saja sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah 2 tahun. Debat, ramai, baik atau enggak baik. Sama seperti waktu kita bangun MRT ramainya itu 26 tahun. Sudah direncanakan 26 tahun, ramainya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (23/5/2017).

Baca juga: Kesalnya Jokowi: Sudah 2 Tahun, Proyek Kereta Cepat Belum Juga Mulai

Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai badan usaha perkeretaapian yang 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% sisanya dikuasai China Railway International (CRI).

PSBI sendiri merupakan perusahaan gabungan dari konsorsium 4 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Baca juga: Ini Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Bikin Jokowi Kesal

Hal ini berbeda dengan proyek transportasi massal lainnya yang dibangun hampir bersamaan, yakni Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang sudah menunjukan progres cukup baik.

LRT tersebut merupakan lintasan yang dibangun pada fase I yakni Cibubur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas, kemudian Bekasi Timur-Cawang. Kontraktornya PT Adhi Karya Tbk.

Baca juga: LRT Jabodebek Akhirnya Dibangun Pakai Duit APBN

Proyek LRT tak mengalami banyak kendala lantaran tak ada masalah dengan pendanaan. Pemerintah bahkan telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur skema pendanaan LRT.

Pendanaannya dilakukan lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Adhi Karya dan PT Kereta Api Indonesia, serta lewat APBN dari Kementerian Perhubungan.

Cepatnya pembangunan LRT Jabodebek juga lantaran tak banyak membutuhkan lahan, ini karena jalur LRT dibangun sebagian besar di atas jalan tol milik PT Jasa Marga, dan sisi Jalan MT Haryono.

Baca juga: LRT Jabodebek Ditargetkan Beroperasi Mei 2019

Sementara untuk kereta cepat, perlu pembebasan lahan di beberapa lokasi. Di wilayah Kabupaten Bandung, dari total 430 hektar, baru 50% yang sudah dibebaskan. Selain itu perlu penyesuaian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berbeda dengan LRT, pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung mengandalkan pinjaman dana dari China Development Bank (CBD), dengan tahap pertama cair sebesar US$ 1 miliar atau Rp 13 triliun.

Baca juga: Pembebasan Lahan Kereta Cepat Tegalluar Bandung Sudah 50%

Sementara itu Corporate Communication KCIC, Febrianto Arif, tak bisa berkomentar terkait perkembangan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Sekarang kalau informasi kereta cepat harus satu pintu di Pak Hanggoro (Dirut KCIC)," jelas Febrianto saat dihubungi.

Hanggoro tidak menjawab panggilan telepon maupun pesan singkat yang dikirimkan kepadanya.

Baca juga: Kereta Cepat JKT-BDG Dimulai dari Halim, Lahannya Sudah Bebas?

(idr/hns)