Apa Kabar Proyek-Proyek Infrastruktur Prioritas Jokowi?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusun daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 sebanyak 225 proyek. Proyek-proyek ini merupakan prioritas karena harus segera diselesaikan atau dikerjakan sebelum tahun 2019.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, hingga saat ini proyek-proyek tersebut terus berjalan di lapangan, namun juga ada yang dikeluarkan dari daftar PSN lantaran proyek tersebut dirasa tidak perlu untuk dilanjutkan.

"PSN itu bermacam-macam ada di semua daerah. Ada yang masih dalam tahap awal baru mulai, ada yang mendekati akhir," ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Setidaknya ada 12 PSN yang dibiayai lewat skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi. Di antaranya PLTU Batang 2x1000 MW senilai Rp 54 triliun, Palapa Ring paket Barat, Tengah dan Timur, SPAM Umbulan dan beberapa proyek jalan tol yang telah melewati proses Penandatangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Sedangkan kategori PSN dengan pembiayaan KPBU lainnya yang telah siap dilelang sebanyak 9 proyek, mulai dari proyek pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Patimban dan lagi-lagi sejumlah ruas jalan tol yang sedang dalam proses persiapan.

Tak hanya lewat KPBU, proyek strategis Jokowi juga didorong menggunakan skema pembiayaan PINA (pembiayaan investasi non anggaran pemerintah). Hal ini untuk mendorong partisipasi swasta mengingat kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan dana infrastruktur hanya sekitar 41%. Setidaknya ada 18 proyek yang dibiayai oleh PINA yang masuk ke dalam PSN, yang juga didominasi oleh proyek jalan tol.

Saat ini pemerintah tengah merevisi perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tersebut dalam rangka mengevaluasi dan menambah beberapa proyek dalam rangka mempercepat pelaksanaan proyek tersebut.

Bambang menjelaskan, setidaknya ada 15 proyek yang dihapus dari daftar PSN karena tidak ada kemajuan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pembangunan terminal LPG Banten dan pembangunan kilang mini LNG dan stasiun LNG-LCNG di Pulau Jawa. Pemerintah juga menambahkan 55 proyek baru senilai Rp 1.198 triliun yang meliputi 32 proyek APBN (murni dana pemerintah), 7 KPBU, 3 PINA (non APBN murni), 13 proyek swasta murni dan 1 program khusus pesawat, yakni R-80 dan CN-245.

"Jadi ada 55 proyek ditambah, dan PINA masuk sebagai salah satu skema baru. Jadi peran pemerintah tidak hanya membiayai saja, tapi juga memfasilitasi, mempertemukan pihak yang ingin jadi investor, dengan pihak yang butuh investor. Sehingga dengan dipertemukannya itu, tidak harus mengganggu APBN," tutur Bambang.

Pemerintah sendiri kata dia akan terus mencari cara bagaimana proyek-proyek yang telah disusun dalam Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 bisa terealisasi meski pendanaan dari pemerintah sangat minim. Skema KPBU, PINA hingga dana komersial murni dari swasta pun didorong agar bisa membiayai proyek-proyek ini, termasuk mencari sumber pembiayaan baru dari pasar modal.

Sumber pembiayaan perbankan yang umumnya berasal dari dana pihak ketiga membuat pembiayaan hanya bisa secara jangka pendek, sementara pembiayaan infrastruktur justru membutuhkan pendanaan secara jangka panjang. Maka alternatif dari dana perbankan terbatas tersebut akan didorong melalui pasar modal. Dana jangka panjang misalnya dana pensiun, asuransi jiwa, atau sovereign wealth fund (SWF) dari luar negeri.

"Karena itulah di salah satu bagian dari revisi Perpres yang akan datang ini, PINA itu masuk sebagai satu skema. PINA itu adalah upaya fasilitasi dari pemerintah untuk mendorong masuknya dana jangka panjang ke dalam proyek infrastruktur. Pasar modal justru menjadi kunci dari keterlibatan swasta yang makin besar dari infrastruktur kita," pungkasnya. (dna/dna)