Kamis, 29 Jun 2017 18:42 WIB
Bank Dunia: RI Perlu Revisi Aturan DNI
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia telah berkembang selama 15 tahun terakhir. Namun Bank Dunia (World Bank) menilai investasi asing di Indonesia masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Dalam laporan Bank Dunia tentang Perkembangan Perekonomian RI di Semester I yang merujuk dari data The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), rata-rata penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment/FDI) pad 2013-2014 di Thailand mencapai 3,2% dari PDB, Malaysia 3,5% dari PDB, Vietnam 5,15% dari PDB, sementara Indonesia hanya 2,2% dari PDB.
"Identifikasi apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk menarik lebih banyak FDI, dibutuhkan pemahaman yang lebih untuk menarik lebih banyak FDI ke Indonesia," kata Bank Dunia dalam laporannya, dikutip dari Kamis (29/6/2017).
Menurut Bank Dunia ada beberapa penyebab masih sedikitnya FDI di Indonesia, salah satunya kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI sendiri sebenarnya disambut baik para investor karena meningkatkan transparansi dalam dunia investasi.
Namun, DNI sudah beberapa kali direvisi. Revisi tersebut menghasilkan perubahan peraturan bagi investor dalam dan luar negeri.
Selain itu, peraturan perizinan investasi di pemerintah daerah yang terkadang lebih rumit dibanding perizinan pemerintah pusat juga menjadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Isu-isu ini juga telah meruntuhkan DNI sebagai sumber kejelasan bagi investor sebagai referensi dalam melakukan investasi di Indonesia.
Untuk itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia agar melakukan reformasi kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi masuknya investasi asing. Pertama, pemerintah disarankan untuk kembali mengurangi jumlah pembatasan sektor investasi dalam DNI.
"Terutama pada batas ekuitas asing, pemesanan untuk UKM, dan persyaratan konten lokal. Ini bisa membantu meningkatkan FDI," kata Bank Dunia.
Kedua, menghapus kebijakan terkait pembatasan investasi secara sektoral dan lokal yang bertentangan dengan DNI. Dengan begitu akan memperkuat peran DNI sebagai panduan utama bagi para investor. (hns/hns)
Dalam laporan Bank Dunia tentang Perkembangan Perekonomian RI di Semester I yang merujuk dari data The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), rata-rata penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment/FDI) pad 2013-2014 di Thailand mencapai 3,2% dari PDB, Malaysia 3,5% dari PDB, Vietnam 5,15% dari PDB, sementara Indonesia hanya 2,2% dari PDB.
"Identifikasi apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk menarik lebih banyak FDI, dibutuhkan pemahaman yang lebih untuk menarik lebih banyak FDI ke Indonesia," kata Bank Dunia dalam laporannya, dikutip dari Kamis (29/6/2017).
Menurut Bank Dunia ada beberapa penyebab masih sedikitnya FDI di Indonesia, salah satunya kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI sendiri sebenarnya disambut baik para investor karena meningkatkan transparansi dalam dunia investasi.
Namun, DNI sudah beberapa kali direvisi. Revisi tersebut menghasilkan perubahan peraturan bagi investor dalam dan luar negeri.
Selain itu, peraturan perizinan investasi di pemerintah daerah yang terkadang lebih rumit dibanding perizinan pemerintah pusat juga menjadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Isu-isu ini juga telah meruntuhkan DNI sebagai sumber kejelasan bagi investor sebagai referensi dalam melakukan investasi di Indonesia.
Untuk itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia agar melakukan reformasi kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi masuknya investasi asing. Pertama, pemerintah disarankan untuk kembali mengurangi jumlah pembatasan sektor investasi dalam DNI.
"Terutama pada batas ekuitas asing, pemesanan untuk UKM, dan persyaratan konten lokal. Ini bisa membantu meningkatkan FDI," kata Bank Dunia.
Kedua, menghapus kebijakan terkait pembatasan investasi secara sektoral dan lokal yang bertentangan dengan DNI. Dengan begitu akan memperkuat peran DNI sebagai panduan utama bagi para investor. (hns/hns)
