Follow detikFinance
Sabtu 07 Oct 2017, 08:50 WIB

Saat Rini Tersinggung Karena BUMN Dituding Kuasai Proyek Pemerintah

Muhammad Idris - detikFinance
Saat Rini Tersinggung Karena BUMN Dituding Kuasai Proyek Pemerintah Foto: Ardan Adhi Chandra/detikFinance
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengaku tersinggung terkait pernyataan BUMN terlalu banyak menguasai proyek-proyek pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, saat penutupan Rakornas Kadin 2017, di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Rosan menyampaikan hal itu di hadapan Presiden Joko Widodo yang hadir untuk menutup Rakornas Kadin. Bukan itu saja, Rini gerah ketika disinggung BUMN dan anak usahanya juga ikut menggarap pekerjaan-pekerjaan kecil sub kontraktor yang seharusnya menjadi jatah pengusaha swasta hingga UMKM, bahkan sampai bisnis laundry dan katering.

"Saya sangat tersinggung mengenai UMKM itu. Yang mana UMKM nya? Tanya Ketua KADIN, UMKM yang mana? Kalau BUMN pasti milik negara, milik rakyat, kok dipersoalkan. Kalau swasta dimiliki beberapa orang tidak dipersoalkan," ujar Rini, di Jakarta, Kamis malam (5/10/2017).


Rini menegaskan, keberadaan BUMN di banyak proyek tak mematikan usaha UKM yang ada. Bahkan sebaliknya, banyak membantu, baik dari permodalan sampai pendampingan.

"Saya bilang, iya saya selama tiga tahun ini mengajak dirut-dirut untuk keliling. Ingin menekankan kita punya fungsi sebagai agen pembangunan," kata Rini.

Senada dengan Rini, Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu, berujar jumlah BUMN konstruksi hanya berjumlah 7 perusahaan. Angka ini jauh lebih sedikit dibandingkan kontraktor swasta yang jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan bahkan ribuan.


"Jumlah BUMN konstruksi hanya 7 dari puluhan ribu perusahaan jasa konstruksi. Itu tidak sampai 1% kenapa dikatakan mendominasi," terang Said

Said menjelaskan BUMN di Indonesia pun tidak ada yang mendominasi pasar. Jika dilihat beberapa contohnya, antara lain pembangkit yang dimiliki PLN hanya berkisar 31%, perbankan menguasai 21%, dan sisanya dikuasai oleh banyak pihak swasta.

"PLN hanya kuasai 31% pembangkit sisanya swasta. Kemudian bank hanya 21%. Nah malah kaya batu bara 5%. Kelapa sawit hanya 5%. Jadi mana dominannya," terang Said.



BUMN dominan?

Namun, menurut Rosan, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, digarap BUMN dan anak usahanya, termasuk pekerjaan-pekerjaan kecil sub kontraktor yang seharusnya menjadi jatah pengusaha swasta dan UKM.

"Di banyak kesempatan Pak Presiden, saya sampaikan, berikan kesempatan pertama pada pengusaha nasional, kalau enggak mampu baru BUMN," tutur Rosan.

"Mohon maaf, BUMN ambil banyak porsi swasta dan UMKM. Karena kita tahu, BUMN (pekerjaan) ketering sama pakaian dibikin sama cicit (perusahaan) mereka. Ini kan jatah UMKM," lanjut Rosan.


Selain itu, anak-anak usaha dari BUMN juga relatif sangat banyak. Dengan semangat sinergi BUMN, perusahaan-perusahaan anak dan cucu itu menggarap banyak sekali proyek-proyek sub kontraktor untuk induknya atau pun antar BUMN sendiri.

"Kami melihat bahwa pada saat ini, kami merasakan peran BUMN telah terlalu jauh. BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak-anak, cucu-cucu, sama cicitnya hampir 800 perusahaan," tandasnya.

"Kita mau dong jadi pemain utamanya. Memang untuk sub kontraktor banyak di daerah, tapi untuk main contractor banyak yang ingin berpartisipasi. Paling enggak bergandengan tangan. Saya enggak bilang semua diambil BUMN. Banyak juga yang bagus dengan swasta nasional," tambahnya.


Ditemui di kesempatan terpisah, Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Steve Kosasih, mengatakan BUMN tak dominan di berbagai proyek pemerintah, terutama infrastruktur. Dalam setiap pekerjaan, pihaknya selalu melimpahkan pekerjaan-pekerjaan sub kontraktor pada swasta.

"WIKA itu kalau mengerjakan proyek sub kontraktornya banyak sekali. Contoh kita bikin jalan tol, kita enggak beli batu, belinya readymix yang isinya semen, batu, pasir, WIKA enggak punya itu, pasti beli dari yang lain, dari swasta. Enggak ada BUMN jualan batu. Semen dari Semen Indonesia, sebagian lagi dari swasta," ucap Steve.

Dia menuturkan, banyak proyek-proyek dari pemerintah juga memberatkan cash flow perusahaan swasta, sehingga pekerjannya dilakukan BUMN.

"Bisnis kontraktor menurut kami enggak banyak makan jatah swasta, swasta juga enggak senang-senang amat mengerjakan ini, karena berat di depan ongkosnya. Contohnya kita mau buat jalan tol kita lagi tender di Panimbang, itu availability payments 15 tahun, alias dibayar sampai 15 tahun, dibayar berapa? Ya tergantung pemerintah ada duit berapa. Swasta enggak mau ambil begini, bukan enggak mau, tapi cenderug menghindari, karena duitnya terbatas," tutur Steve.


Dia melanjutkan, WIKA sendiri memang memiliki beberapa anak usaha yang mengerjakan pekerjaan sub kontraktor. Namun porsinya sendiri relatif tak besar dibandingkan dengan kontraktor dari swasta.

"Contoh setiap bangun pembangkit, refinery, dan lainnya itu pakai steel construction, kita punya enggak steel construction? Punya namanya Wikon, suplai ke semua proyek kita enggak? Enggak sampai 25%, itu masih kecil, sisanya dari swasta semua, swasta banyak banget," pungkas Steve. (idr/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed