.webp)
Sudah banyak pihak yang dikepret Rizal Ramli, baik saat menjadi Menko Maritim maupun setelah lengser dari jabatan tersebut.
Dari catatan detikFinance, berikut ini pihak-pihak yang pernah kena 'kepret' Rizal Ramli seperti dirangkum, Selasa (27/3/2018).
Rizal mengaku heran dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati tersebut meskipun kebijakan tersebut untuk modernisasi pelaksanaan anggaran.
"Saya bingung Menteri Keuangan mengeluarkan aturan pakai kartu kredit, bagaimana biaya transaksinya kan besar, bunga kredit tinggi bisa 30%. Tidak ada di negara lain transaksi kenegaraan pakai kartu kredit. Jangan-jangan ada likuiditas missmatch," ujar Rizal Ramli di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Dia meminta DPR untuk menegur Kementerian Keuangan yang mengeluarkan kebijakan transaksi kartu kredit tersebut.
"Kami minta DPR untuk galakkan dikit gitu," kata dia.
Rizal Ramli juga mengatakan, Menteri Keuangan saat ini kurang memiliki inovasi dalam pembayaran utang negara yang sudah tembus Rp 4.000 triliun. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa menukar utang bunga mahal dengan bunga yang murah.
Dia menyebut, Sri Mulyani jangan hanya berbicara soal ekonomi prudent, padahal semuanya defisit seperti neraca perdagangan, neraca pembayaran dan primer balance.
"Itu buat primer balance negatif dan sudah lampu kuning. Kalau Menkeu katakan prudent, come on 1998 defisit kita kecll, tapi begitu ada angin topan langsung krisis. Jadi saya minta Menkeu jangan sembarangan, jangan ngomong prudent, kalau primer balance positif bukan gali lobang dan bikin lobang lebih dalam," ujar dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dianggap norak oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli lantaran memberikan sindiran kepada mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang memberikan 'kartu kuning' kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ternyata nora banget 😀😀 demokrasi boleh saja beda pendapat 🙏 Ikut kuliah percuma, wong situ bisanya cuma minjem dgn bunga tinggi, yield bonds RI 2-3% lebih tinggi dari Thailand, Philipina & Vietnam. Itu rugikan Indonesia milyaran dollar tahu ? Situ belajar lagi basic finance😀," cuit Rizal via Twitter.
Pada Selasa (6/2/2018), Sri Mulyani menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR guna membahas sejumlah aturan terkait sektor keuangan.
Sebelumnya, di sela penjelasan mata kuliah Sri Mulyani menyindir soal kartu kuning yang diberikan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Zaadit Taqwa pada acara Dies Natalis ke 68 UI pada Jumat lalu.
"Jadi mahasiswa UI yang mau kasih kartu kuning atau demo, harus sudah dapat kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro," kata Sri Mulyani di Auditorium FEB UI, Depok, kemarin.
Menurut Sri Mulyani jika mahasiswa tersebut sudah mendapatkan kuliah ekonomi makro dapat mengetahui soal kondisi ekonomi.
"Kalau sudah dapat pengantar makro ekonomi baru demo ya. Kalau belum terus demonya salah itu malu-maluin, jangan bilang pernah diajar saya," imbuh Sri Mulyani.
Aksi 'kartu kuning' ini dilakukan setelah Jokowi menyampaikan orasi ilmiahnya pada acara Dies Natalis ke-68 UI di Balairung, Depok, Jabar, Jumat (2/2). Zaadit langsung dihalau Paspampres yang berada di lokasi.
Pada saat Sudirman Said jadi menteri ESDM, ada kebijakan untuk mengejar target listrik dengan proyek 35.000 MW. Proyek ini dinilai terlalu ambisius oleh Rizal Ramli yang saat itu menjabat sebagai Menko Maritim.
Rizal sudah meminta proyek tersebut dievaluasi. Namun sampai Rizal tak lagi jadi menteri, proyek tersebut tak kunjung direvisi.
Kritiknya ketika itu mendapat reaksi keras dari sesama anggota kabinet. Menurutnya, ada sesama menteri yang bersikap 'Asal Bos Senang' alias ABS, menjual mimpi kepada presiden.
Berdasarkan perhitungannya, peningkatan konsumsi listrik hingga 2019 tak sampai 35.000 MW, dia memperkirakan hanya sekitar 17.000 MW. Maka sebaiknya proyek 35.000 MW direvisi saja dengan target yang 'tidak jual mimpi' alias realistis.
"Begitu saya diangkat jadi Menko, kami memang minta proyek 35.000 MW dievaluasi, waktu itu langsung heboh. Kami pelajari sebelumnya bahwa target ini kurang realistis, paling banter 17.000 MW. Tapi ada teman kita yang 'asal bos senang', memberi target berlebihan, jual mimpi," kata Rizal, saat memberi sambutan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangtan (BPK), Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Saat dimintai tanggapan soal kritik yang kembali dilontarkan Rizal Ramli itu, Sudirman langsung tertawa terkekeh-kekeh, kemudian bergegas pergi tanpa mau menjawab kritik tersebut.
"Hehehe, nanti deh ya, saya lagi ditunggu," kata Sudirman saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/6/2016).
proyek 35.000 MW berpotensi merugikan PLN kalau terus dipaksakan. Sebab, kebutuhan listrik 5 tahun mendatang tak sampai 35.000 MW, tentu akan terjadi kelebihan pasokan listrik.
Independent Power Producer (IPP) yang menjual listrik ke PLN sudah pasti tak mau rugi, PLN tetap harus membayar meski listrik banyak tak terpakai. Hitungan Rizal, PLN bisa rugi US$ 10,7 miliar per tahun.
Bila PLN sampai rugi sebesar itu, bukan hanya PLN saja yang bangkrut, negara juga bisa goyang.
"Kita juga nggak mau PLN bangkrut lagi. Dulu 15 tahun lalu PLN bangkrut saya yang selamatin. Bond PLN besar sekali, nanti kena ke perusahaan-perusahaan lain kalau bangkrut. Keuangan PLN harus sehat," Rizal menerangkan.
"Presiden Jokowi sudah paham ini. Saya pasang badan buat Pak Jokowi supaya PLN nggak bangkrut. Cuma masih ada pejabat ABS yang bilang ini bisa, itu bisa. Jangan menawarkan mimpi yang solusinya juga nggak ada, terus bisanya cuma nyalahin PLN," kata Rizal.
Rizal Ramli pernah meminta PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membatalkan rencana pembelian 30 pesawat Airbus 350 XWB. Pernyataan ini disampaikan Rizal saat serah terima jabatan Menko Kemaritiman dari Indoroyono Susilo ke dirinya, Kamis (13/8/2015).
Menurut Rizal, pesawat A350 XWB hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. Sementara, rata-rata tingkat isian (load factor) penumpang pada penerbangan internasional jarak jauh Garuda hanya 30% atau tidak pernah penuh. Alhasil, rute internasional Garuda tidak menguntungkan secara bisnis.
Selain itu, kata Rizal, Garuda juga pernah memiliki pengalaman buruk saat pengadaan pesawat berbadan lebar yang dibiayai dari pinjaman Eropa. Pesawat itu juga melayani penerbangan internasional. Garuda saat itu, sempat dinilai gagal bayar dan armadanya akan disita namun langkah tersebut berhasil diselesaikan melalui program resrukturisasi.
"Beberapa minggu lalu saya ketemu presiden, saya sampaikan kalau saya nggak mau Garuda bangkrut lagi, jenis Airbus 350, itu hanya cocok untuk penerbangan ke Amerika-Eropa-Jakarta," kata Rizal Ramli pada Agustus 2015 silam.
Pernyataan Rizal Ramli nampaknya dipertimbangkan Bos Garuda saat ini, Pahala Mansury. Usai dilantik menjadi Direktur Utama, Pahala mengatakan akan melakukan optimalisasi di Garuda. Pahala berupaya membuat Garuda bisa terus melakukan efisiensi dan bisa terus bersaing.
"Salah satunya dari sisi cost kita akan review secara menyeluruh biaya yang ada baik dari sisi biaya flat, kemudian biaya bahan bakar fuel, kemudian maintenance dan hal-hal apa yang bisa kita optimalkan," tutur Pahala, Rabu (12/4/2017).
"Kita coba lihat dari biaya itu tadi dan hal-hal apa yang harus kita optimalkan dan melibatkan seluruh jajaran yang ada di Garuda untuk mencapai kesuksesannya dan optimalisasi dari revenue itu sendiri bagaimana kita optimalkan pendapat yang kita peroleh dengan strategi pricing, strategi distribusi dan melihat profitabilitas," tambah Pahala.
Rizal Ramli pernah juga mengepret kebijakan di lingkup Pelindo II. Banyak hal yang dikritisi, mulai penguasaan lapak hingga jalur rel mati.
Rizal mengaku, Pelindo II sebagai operator pelabuhan banyak menyewakan lahan atau lapak kepada investor, yang kemudian menangani aktivitas bongkar muat seperti JICT (Jakarta International Container Terminal) dan TPK Koja. Akibatnya, Rizal menilai lahan dan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Priok dikuasai oleh pengusaha lapak.
"Pelindo II sekarang dikuasai pengusaha lapak," kata Rizal, saat berada di Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Para pengusaha lapak di pelabuhan selanjutnya mengatur sistem kapal sandar hingga jadwal bongkar muat. Rizal menilai, skema bongkar muat tidak mengikuti standar first come, first serve. Ada indikasi, kapal yang datang belakangan bisa dilayani lebih dahulu.
"Di Makassar dan Surabaya, sudah diterapkan skema first come dan first serve. Kapal pertama dilakukan unloading. Tapi sekarang bagi-bagi rezeki. Masuk lapak nomor 3 dan 5," jelasnya.
Selain itu lamanya arus barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah. Rizal Ramli, mulai membereskan, salah satunya dengan menghidupkan rel 'mati' di pelabuhan terbesar di Indonesia.
Rel kereta api yang ada saat ini tersisa di Jalan Pasoso berjarak 2 km ke Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, kondisinya sudah 'mati'. Padahal pada Zaman Belanda banyak percabangan rel kereta di sekitar Priok.
"Setelah kami periksa ternyata. Zaman Pelindo ini rel ditutup pakai aspal sehingga nggak bisa dipakai. Kereta barang tidak bisa masuk. Besok kita akan ke Tanjung Priok, kita akan bawa ekskavator jalan rel yang ditutup zaman Belanda akan kita bongkar," tegas Rizal di Priok, Kamis (10/9/2015).
Seperti diketahui jaringan rel kereta api logistik/kontainer yang menghubungkan antara Pelabuhan Tanjung Priok dengan Pelabuhan Peti Kemas hingga Tempat Penampungan Khusus (TPK) Koja, Jakarta Utara telah ada. Rel ini telah lama mati dan tidak digunakan untuk pengangkutan kereta api logistik, namun masih terputus alias belum sampai ke dalam pelabuhan.
