Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kebijakan ganjil genap ini memang bisa mengurai kemacetan di jalan tol. Namun, menurutnya kebijakan ini tak bisa diterapkan selamanya.
"Saya ingin garis bawahi, ganjil genap itu instrumen sementara. Kita harap dan kita dorong BPTJ dan Kakorlantas harus bisa membuat instrumen yang lebih permanen untuk mengatasi kemacetan ke Jakarta," kata Tulus dalam konferensi pers di kantor pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jakarta Timur, Jumat (13/4/2018).
Tulus menjelaskan saat ini kondisi lalulintas di kawasan Jabodetabek sudah terlalu padat. Oleh sebab itu dia ingin pemerintah mencari jalan keluar lain yang lebih efektif untuk digunakan secara permanen mengatasi kemacetan yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena trip yang ada di Jabodetabek sudah 47 juta trip per hari, jadi ini harus ada treatment yang kuat," sambungnya.
Lebih lanjut Tulus mengatakan, pemerintah bisa menggunakan skema electronic road pricing (ERP) di titik-titik kemacetan tertentu. Hal ini dinilai bisa mengurangi kepadatan lalu-lintas dan diyakini efektif membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.
"Sebetulnya secara regulasi, baik di level undang-undang lalulintas, atau PP, atau Perda, itu sudah electronic road pricing atau ERP. Ini saya kira harus jadi lompatan, kalau nanti ganjil genap ini sukses maka harus benar mewujudkan ERP yang secara manajerial lebih efektif untuk atasi kemacetan di titik tertentu," katanya. (fdl/hns)