Jumat, 27 Apr 2018 18:30 WIB
Menaker Angkat Bicara Soal Nasib Driver Ojek Online
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyorot nasib pengemudi transportasi online khususnya roda dua alias ojek online. Hanif menilai hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator serta perlindungan terhadap mereka menjadi isu penting.
"Bahwa prinsip hubungan kerjanya harus diperjelas iya, bahwa perlindungan tenaga kerjanya harus di-support," katanya kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, Jumat (27/4/2018).
Kementerian yang paling berwenang mengurusi masalah transportasi online ini adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemenkomimfo). Tapi kata Hanif, kementeriannya juga ikut andil.
"Kami tentu saja ikut berpartisipasi di situ untuk memastikan kejelasan hubungan kerjannya kayak apa, karena kalau hubungan kerjanya jelas antara pemberi kerja dengan yang diberi kerja masing-masing pihak kan punya hak," ujarnya.
Namun dirinya menyadari jenis pekerjaan di sektor transportasi online merupakan barang baru.
"Tapi kan memang ini karena sistem baru kita masih terus rapat juga dengan Kementerian Perhubungan dengan Kemenkominfo untuk mencari solusi untuk masalah ini karena ini merupakan the new form of employment," jelasnya.
Namun kata Hanif apapun nantinya kebijakan yang dikeluarkan jangan sampai mengganggu inovasi yang ada di transportasi online.
"Prinsipnya saya satu, ini zaman di mana inovasi memiliki peranan sangat penting maka business model ini jangan sampai membebani," ujarnya.
"Kedua dalam memberikan aturan, pemerintah itu mengatur tapi jangan menyusahkan, mengatur tapi bagaimana pengaturan itu bisa melihat dari pengalaman-pengalaman negara lain mengatur hal yang sama," tambahnya.
(eds/eds)
"Bahwa prinsip hubungan kerjanya harus diperjelas iya, bahwa perlindungan tenaga kerjanya harus di-support," katanya kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, Jumat (27/4/2018).
Kementerian yang paling berwenang mengurusi masalah transportasi online ini adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemenkomimfo). Tapi kata Hanif, kementeriannya juga ikut andil.
"Kami tentu saja ikut berpartisipasi di situ untuk memastikan kejelasan hubungan kerjannya kayak apa, karena kalau hubungan kerjanya jelas antara pemberi kerja dengan yang diberi kerja masing-masing pihak kan punya hak," ujarnya.
Namun dirinya menyadari jenis pekerjaan di sektor transportasi online merupakan barang baru.
"Tapi kan memang ini karena sistem baru kita masih terus rapat juga dengan Kementerian Perhubungan dengan Kemenkominfo untuk mencari solusi untuk masalah ini karena ini merupakan the new form of employment," jelasnya.
Namun kata Hanif apapun nantinya kebijakan yang dikeluarkan jangan sampai mengganggu inovasi yang ada di transportasi online.
"Prinsipnya saya satu, ini zaman di mana inovasi memiliki peranan sangat penting maka business model ini jangan sampai membebani," ujarnya.
"Kedua dalam memberikan aturan, pemerintah itu mengatur tapi jangan menyusahkan, mengatur tapi bagaimana pengaturan itu bisa melihat dari pengalaman-pengalaman negara lain mengatur hal yang sama," tambahnya.
Baca juga: Perlu Kah Ojek Diakui Jadi Transportsi Umum? |
