Investasi RI Kalah dari Vietnam, Bos BKPM: Kita Tinggal Tiru

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyebut investasi asing yang didapatkan Indonesia masih lebih rendah dibanding negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia.

"Seperti yang Bapak Presiden sudah sampaikan, dari sisi FDI (Foreign Direct Investment/investasi langsung luar negeri) dan ekspor kita sudah ketinggalan. Kita kalah saingan sama negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan bahkan negara seperti Malaysia yang populasinya hanya 1/8 populasi kita. Jadi kita benar-benar dalam posisi mengejar ketertinggalan yang luar biasa," kata Thomas di kantor BKPM, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Menurut Thomas, ketertinggalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bisa terus memacu investasi. Dia meyakini, bahwa Indonesia bisa menyusul ketertinggalan dengan negara tetangga.

Baca juga: Singapura Masih Rajai Investasi di RI

"Jadi yang sebetulnya mengejar ketertinggalan itu sesuatu yang paling gampang, kan cuma tinggal nyontek, cuma tinggal meniru. Vietnam lebih sukses, ya sudah tiru saja, menyontek saja apa yang mereka lakukan," kata dia.

"Justru lebih sulit umpamanya kita sudah di depan, satu-satunya cara untuk genjot lagi ya harus keluarkan ide-ide baru, itu kan lebih sulit. Tapi kalau kita yang di belakang, dan di depan sudah ada contoh-contoh, ya kan kita cuma tinggal tiru," sambung dia.

Menurutnya, Vietnam bisa dijadikan contoh bagaimana menggaet investasi asing masuk, dengan melakukan sejumlah upaya. Contohnya seperti membuka sektor universitas untuk pelaku internasional.

Baca juga: Realisasi Investasi Kuartal I-2018 Tembus Rp 185 Triliun

"Nah ini yang kita lagi mau tiru, kita juga membuka sektor universitas, supaya lebih banyak universitas, supaya lebih banyak sarjana yang sangat dibutuhkan oleh industri, ekonomi digital, pariwisata, dan jasa," kata dia.

Terlebih kata Thomas, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing iklim investasi Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang biasa disebut tax holiday.

"Jadi memberikan kemudahan, kepastian dan penyederhanaan pemberian insentif tax holiday, diharapkan akan mendorong peningkatan investasi di bidang-bidang usaha prioritas yang tergolong industri pionir," tuturnya. (fdl/zlf)