.webp)
Materi kuliah umum seputar pengelolaan APBN. Luky menjelaskan, APBN menjadi salah satu komponen yang penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara karena memiliki tiga fungsi, yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi.
Pada alokasi, APBN dapat digunakan untuk mengatur alokasi dana dari seluruh pendapatan negara kepada pos-pos belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik, serta pembiayaan pembangunan lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu pada distribusi, APBN diharapkan bisa menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dan terakhir adalah stabilitas, menjadi salah satu instrumen bagi pengendalian stabilitas perekonomian negara di bidang fiskal.
Misalnya jika terjadi ketidakseimbangan yang sangat ekstrem, maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan ke keadaan normal.
"APBN disusun, produk dari pemerintah dan DPR. Tujuannya untuk bagaimana bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan," kata Luky di Auditorium Kampus II IAIN Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (25/5/2018).
Di tahun ini belanja APBN 2.220 triliun. Dana sebesar itu harus dibelanjakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%.
Namun demikian, jumlah belanja tersebut tak bisa tercukupi oleh penerimaan negara yang diperoleh dari pungutan pajak, cukai, PNBP hingga dana hibah. Hal inilah yang membuat pemerintah harus berutang agar defisit dapat tertutupi demi terciptanya fungsi APBN tadi.
"Dari sisi pendapatan negara, kita cuma bisa Rp 1.894,7 triliun. Artinya belanja kita lebih besar dari pendapatan. Ada defisit Rp 325 triliun, Makanya saat ini kita masih butuh pembiayaan dari utang," jelas Luky.
Sebagai informasi, dalam postur anggaran APBN 2018, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.220,7 triliun, sedangkan pendapatan sebesar 1.894,7 triliun. Defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun.
Luky melanjutkan, dengan APBN yang dikelola baik, maka diharapkan bisa menjadi instrumen yang mendukung terciptanya target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi juga tak sekedar tinggi, tapi juga inklusif agar pembangunan yang ada benar-benar bisa dirasakan seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam Undang-undang Dasar 1945.
"Kita pengin bikin suatu kebijakan yang efektif. Kalau mau tingkatkan pertumbuhan, kita harus lihat mana komponen terbesar. Konsumsi RT (rumah tangga) misalnya, bagaimana menjaga daya beli masyarakat. PTKP kita naikkan, supaya tambahan income yang tadinya harus bayar bisa digunakan untuk belanja konsumsi. Investasi mau ditingkatkan, kita berikan insentif. Lalu jaga inflasi supaya kemampuan daya beli masyarakat tidak tergerus," kata Luky. (eds/hns)
