Laporan Keuangan 13 Kementerian/Lembaga Dapat Penilaian WTP

Laporan Keuangan 13 Kementerian/Lembaga Dapat Penilaian WTP

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 05 Jun 2018 16:00 WIB
Foto: Trio Hamdani/detikFinance
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 12 Kementerian/Lembaga (LKKL) 2017 serta 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), yang berada di bawah wewenang pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara II (AKN II).

Penyerahan LHP tersebut dilakukan oleh Anggota II BPK Agus Joko Pramono kepada 12 perwakilan pimpinan Kementerian/Lembaga (KL) yang bersangkutan, serta Bendahara Umum Negara, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. LHP yang diserahkan untuk laporan keuangan 2017.

"Kesempatan hari ini dalam rangka penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas 12 laporan keuangan kementerian/lembaga dan 1 laporan BUN tahun anggaran 2017 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara II," kata Agus saat memberi sambutan di Kantor BPK, Jakarta, (5/6/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Dia menyampaikan dari 12 LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) dan 1 LKBUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara) tersebut, semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Dari 88 LKKL atau LKBUN, 13 diantaranya ada di entitas pemeriksaan di lingkungan Keuangan Negara II yang akan kita berikan sekarang dan saya bersyukur, setelah 4 tahun memimpin di Auditorat Keuangan II, baru kali ini seluruhnya WTP," sebutnya.


Menurutnya capaian ini dapat diraih atas kesungguhan para menteri dan pimpinan lembaga terkait.

"Apresiasi ini perlu kami sampaikan mengingat untuk mencapai WTP bukan pekerjaan yang sederhana. Banyak yang harus dibereskan dan dikerjakan," terangnya.


Turut hadir dalam acara penyerahan LHP ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. BPK juga berterima kasih kepada Kementerian Keuangan.

"Kami terima kasih banyak kepada menteri keuangan dan para jajarannya yang tanpa henti-hentinya bekerja sama terus dan berkoordinasi dalam memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara di Indonesia," jelasnya. (hns/hns)

Hide Ads