Follow detikFinance
Jumat, 08 Jun 2018 05:38 WIB

Saran KEIN ke Jokowi soal Penerapan Ekonomi Pancasila

Mochamad Solehudin - detikFinance
Foto: Moch. Solehudin/Detikcom Foto: Moch. Solehudin/Detikcom
Bandung - Pertumbuhan ekonomi sebaiknya tidak hanya dipandang dari sisi pencapaian angka statistik, namun lebih fokus pada kualitasnya. Sebab pada akhirnya, tujuan pertumbuhan ekonomi sejatinya adalah demi kesejahteraan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan, misalnya struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh Pulau Jawa.

"Kontribusinya masih lebih dari 50% atau lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain," ujarnya dalam focus group discusion (FGD) untuk membahas terkait Sistem Ekonomi Pancasila, di Hotel Preanger, Kota Bandung, Kamis (7/6/2018).

Menurutnya, banyak yang harus dilakukan agar sistem ekonomi Pancasila ini bisa terwujud. Indonesia ini butuh sistem ekonomi yang bisa membebaskan bangsa ini dari perangkap sistem kapitalis.


"Karena sekarang yang menang itu kapitalisme, padahal dulu (sistem kapitalis) itu kita lawan," ujarnya.

Menurut Arif, untuk mewujudkan sistem ekonomi Pancasila, harus ada sub sistem-sub sistem yang mengaturnya. Namun juga harus ada konsesus nasional yang bisa menjadi landasan untuk menjalankan sistem ekonomi ini.

"Orang kaya itu boleh berusaha, tapi negara harus hadir untuk memberikan kesempatan yang di bawah naik. Sehingga standar kehidupannya tidak jauh," ucapnya.

Setelah ada konsesus yang disepakati secara nasional, selanjutnya perlu dibentuk institusi yang bisa mengawal jalannya sistem ini.

"Kalau kemudian ada konsesus nasional yang kita perlukan crafting institusinya. Sosial market di Jerman landasannya bukan undang-undang tapi konsensus. Jadi prinsipnya dalam perspekstif kita adalah gotong royong.Jadi banyak PR yang harus dilakukan. Kita yakin bisa crafting konsep dan institusinya," jelasnya.

Masalah ini sangat penting untuk diperhatikan agar tercipta pembangunan yang berkualitas, yaitu lebih merata. Kata Arif, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya mengoreksi kondisi ini, sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh negeri.


Untuk mengatasi situasi tersebut, Arif menyarankan agar pemerintah fokus menggali potensi, masalah, serta strategi pengembangan wilayah sesuai karakteristik masing-masing daerah. Selama ini, kata dia, model pembangunan yang diterapkan berorientasi pada pusat, bukan berbasis regional.

Melalui cara seperti ini, dia meyakini bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih berkualitas. "Pertumbuhan bukan lagi sekadar pencapaian tingginya angka statistik, tetapi lebih merata," paparnya.

Menurut Arif, pemerintah telah berupaya mewujudkan rencana strategis tersebut melalui sejumlah program. Di antaranya melalui pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan demi memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Hingga 2018, data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di antaranya menyebutkan total panjang jalan yang dibangun di Kalimantan telah sepanjang 1.920 kilometer, Papua 1.098 kilometer dan Nusa Tenggara Timur 176 kilometer. Selain itu, sejumlah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga telah dibangun di sejumlah provinsi, dari Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Barat.

"Tak kalah pentingnya, kebijakan BBM (bahan bakar minyak) satu harga juga sangat membantu daya jangkau masyarakat, sehingga mengurangi tekanan ekonomi dari belanja energi," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Unpas, Acuviarta Kartabi, menyebut masalah yang saat ini dihadapi adalah ketimpangan ekonomi. Di Jawa Barat contohnya ketimpangan antara kaya dan miskin cukup tinggi.

Dari sepuluh kota besar dengan ketimpangan pendapatan tinggi, tiga di antaranya ada di Jawa Barat. Seperti Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi. Ketimpangan pendapatan ini juga tidak sebanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.


"Fakta-fakta lain bahwa kita tidak melihat dari sisi indikator pertumbuhan ekonomi. Di Jabar pengangguran paling tinggi di Kabupaten Bekasi, padahal pusat pertumbuhan ekonomi Bekasi itu tinggi. Jadi ini tidak berbanding lurus," ujarnya.

Budayawan Hawe Setiawan menyarankan, perlu ada kejelasan menyangkut arti dari kata keadilan untuk mengembangkan Sistem Ekonomi Pancasila. Karena dia melihat keadilan sosial yang ada dalam sila ke lima masih bermasalah.

"Keadilan sosial masih bermasalah, bukan hanya di tataran praktik tapi juga tataran konsep juga. Sistem ekonomi Pancasila, barangkali pikiran kita tentang keadilan sosial tadi perlu diperjelas," ujarnya.

Tapi Hawe melihat, sistem ekonomi Pancasila bisa berkembang asal anak-anak muda bangsa ini mampu menggerakkan roda perekonomian. Menurut anak muda yang membentuk komunitas dan memperkuat jejaring menjadi jantung harapan terwujudnya ekonomi Pancasila.

"Jantung harapan kita dari pemuda-pemuda yang membantun komunitas dan memperkuat jaringan," ucapnya. (idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed