Follow detikFinance
Kamis, 12 Jul 2018 21:50 WIB

Trump Beri Warning Perang Dagang, Jokowi Susun Strategi

Sudrajat - detikFinance
Foto: Dikhy Sasra Foto: Dikhy Sasra
Jakarta - Pemerintah mulai mengantisipasi ancaman perang dagang Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Presiden Donald Trump. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta para menteri ekonomi mengecek satu persatu produk ekspor Indonesia ke AS yang bakal terkena dampak.

Perintah Jokowi disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

"Kita sudah sampaikan ke menteri agar detail per produk itu kita ketahui, strategi untuk keluar dari masalah itu harus detail juga. Misalnya tekstil kalau nanti betul-betul ada masalah larinya ke pasar mana yang kira-kira bisa kita intervensi jumlahnya berapa," tutur Jokowi saat wawancara khusus dengan detikcom di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/7/2018).


"Kemudian kalau ada serbuan dari barang yang dulu masuk ke Amerika tidak bisa karena diberi tarif tinggi lalu masuk ke Indonesia, strateginya apa," sambung Jokowi.

Menurut Jokowi dia meminta para menteri merinci satu demi satu produk yang bakal terkena dampak dari ancaman perang dagang AS. Selain itu, mengkaji mendalam perlindungan yang mesti diberikan jika ancaman perang dagang itu terwujud.


Misalnya, pemerintah harus memberikan insentif pajak maupun tarif bea masuk/keluar.

"Saya betul-betul minta detail, apa diberi insentif tarif, pengurangan pajak, pemberian tax holiday untuk investasi yang membangun subtitusi barang barang impor. Kalau pekerjaan ini betul-betul dikerjakan tidak makro tapi satu persatu produk itu ditelusuri saya kira pemecahannya lebih mudah," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan pemerintah AS tak mengeluarkan produk-produk ekspor Indonesia ke AS dari daftar generalized system of preferences (GSP). Produk ekspor Indonesia ke AS yang masuk GSP mendapat perlakuan khusus, misalnya bebas bea masuk.


Jika produk Indonesia dikeluarkan dari GSP otomatis akan terkena bea masuk yang besarnya antara 10-25%. Saat ini pemerintah AS sedang mengkaji kembali daftar produk ekspor negara-negara di dunia yang masuk GSP. Kebijakan ini diambil lantaran AS mengalami defisit perdagangan dengan negara-negara tersebut, salah satunya Indonesia.

Pemerintah pun merespons cepat hal ini dengan mengirim tim melobi United States Trade Representative di Singapura akhir Juli ini.

"Ini akan kelihatan pada 4 sampai 6 bulan yang akan datang karena kan juga bukan sesuatu yang gampang. Ini semua negara mengalami terutama negara yang defisit dengan AS, kita di urutan 16," terang Jokowi. (hns/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed