-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada masa kampanye. Di awal pemerintahan, Jokowi juga masih optimistis target tersebut terpenuhi.
Beberapa tahun pemerintahan berjalan, target pertumbuhan ekonomi itu tak kunjung tercapai. Ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5% sampai saat ini.
Di tahun depan, Jokowi mematok pertumbuhan sebesar 5,3%. Artinya, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga masih jauh dari target.
Target pertumbuhan sebesar 5,3% ini kemudian mendapat kritik dari partai oposisi seperti Partai Gerindra dan PKS karena tak sesuai dengan yang dijanjikan. Berikut ulasannya:
Anggota Partai Gerindra Ramson Siagian mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, dia mengatakan, dalam realisasinya pertumbuhan ekonomi masih di angka 5%. Angka ini jauh dari janji Jokowi yang menargetkan ekonomi tumbuh 7% hingga tahun 2019.
"Masih jauh dari janji 7% tersebut capaian yang direalisasikan Jokowi-JK, tahun 2015 sebesar 4,8%, 2016 5,0%, dan 2017 setelah tiga tahun 5,1%. Outlook 2018 hanya 5,2%," kata dia saat menyampaikan pandangan umum RUU APBN 2019 di DPR Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Senada, Adang Sudrajat dari PKS juga menyinggung masalah pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah 5,3% di 2019 atau lebih rendah dari APBN 2018 sebesar 5,4%.
Dia mengatakan, target pemerintah tahun depan menunjukkan pemerintah semakin tidak optimis memenuhi janji-janjinya.
"PKS berpandangan target pertumbuhan ekonomi 2019 5,3% menurun dibandingkan 2018. Menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK semakin tidak optimis memenuhi janji-janjinya," ujar
"Jokowi JK gagal mencapai target RPJMN Nawacita. Angka RPJMN adalah janji politik selama masa kampanye. Sesuai RPJMN ditargetkan dapat sampai 7,9%," tutupnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kritik Partai Gerindra dan PKS soal target pertumbuhan ekonomi 5,3%. Target tersebut, menurut Gerindra dan PKS jauh di bawah janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 7% di 2019.
Apa respons Sri Mulyani terhadap kritikan ini?
"Di dalam APBN kita tetap melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk dicapai dan menjadi acuan bagi perhitungan dari APBN tahun 2019," ujar dia di DPR Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Sri Mulyani mengatakan, sumber pertumbuhan ini meliputi konsumsi, investasi, hingga ekspor. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi yang telah disampaikan ialah angka yang realistis.
"Jadi dalam hal ini kita akan melihat dari sisi supply dan demand-nya. Agregat demand-nya berasal dari sisi konsumsi, investasi, ekspor, maupun pertumbuhan dari government spending. Jadi angka yang kita sampaikan di situ adalah angka yang memang menunjukkan suatu tingkat realistis dan diharapkan akan menimbulkan kredibilitas dari angka-angka APBN," jelasnya.
Sri Mulyani bilang, pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen untuk memacu perekonomian. Sehingga, bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
"Kita akan terus berusaha menggunakan instrumen-instrumen kebijakan agar pertumbuhan ekonomi kita bisa dinaikkan, ditingkatkan sehingga menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan yang sekarang ini sudah mencapai tingkat progres yang baik. Dan itu kita lakukan terus," terangnya.
Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait pengelolaan utang. Dengan begitu, masalah utang tidak menimbulkan perdebatan yang kurang produktif.
"Sehingga tidak terjadi perdebatan utang kurang produktif mengenai posisi utang," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyampaikan pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna RUU APBN 2019 di DPR Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Menurut Ramson posisi utang pemerintah naik tajam. Di 2014 outstanding utang Rp 2.608 triliun. Sementara, outstanding utang hingga 2018 mencapai Rp 4.227 triliun (Juni).
Dia bilang, pemerintah mesti menjelaskan berapa utang baru yang telah diterbitkan pemerintah.
"Butuh keterbukaan ke publik, keterbukaan pemerintah Jokowi-JK menjelaskan berapa ratus triliun surat berharga negara SBN yang baru dibuat lagi atau analogi bahasanya sederhana berapa besar lubang yang baru digali untuk menutupi lubang lama," kata Ramson.
Selain itu, Gerindra juga meminta pemerintah memberikan tanda khusus untuk bansos. Apalagi, anggaran bansos terus meningkat saat tahun politik.
"Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan, agar setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako, atau bantuan subsidi langsung pada rakyat orang-perorangan atau kelompok masyarakat agar diberikan label bahwa itu uang dari rakyat diberikan pada rakyat," kata Ramson.
Menurut catatan Ramson anggaran bansos pada 2017 sebesar Rp 55 triliun dan 2018 Rp 80,2 triliun. Pada 2019, anggaran bansos meningkat sampai Rp 103,2 triliun.
"Peningkatan signifikan terjadi pada saat memasuki tahun politik 2018, tahun pendaftaran presiden cawapres," ujarnya.
Dia menambahkan, anggaran untuk bansos semakin besar pada tahun 2019, di mana pemilihan umum berlangsung.
"Meningkat lagi 2019 saat pemilihan Presiden pada April 2019," tutupnya.
.webp)
