Alasan Anies Ingin BUMD DKI Dapat Suntikan Modal Rp 11 T

Jakarta - Beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengajukan dana penyertaan modal daerah (PMD) di APBD-Perubahan 2018 mencapai Rp 11 triliun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, PMD diperlukan agar perusahaan daerah bisa mengerjakan program Pemprov yang dilakukan oleh BUMD.

"Yang ingin dilakukan di sini adalah fungsi developmentnya, fungsi pembangunannya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak ada komersial yang besar. Tetapi dia memiliki keleluasaan di dalam menjalankan program," kata Anies usai memberikan SK Pensiun PNS di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018).

Anies mengakui BUMD menjalankan tugas untuk mencari keuntungan. Tapi BUMD juga dibebankan kebijakan Pemprov DKI yang tetap perlu dibantu.

Baca juga: 8 BUMD Minta Suntikan Modal Rp 11 T ke Pemprov DKI

"Dalam sebuah BUMD atau milik negara ada dua komponen komponen komersial dan komponen pembangunan," sebutnya.

Delapan BUMD yakni PT Mass Rapid Transit, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) PT Tjipinang Food Station, PT Pembangunan Sarana Jaya, PAM Jaya, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya dan PD Pasar Jaya PMD dalam APBD-Perubahan DKI Jakarta 2018. Total PMD yang diusulkan untuk delapan BUMD itu mencapai Rp 11 triliun.

Usulan pengalokasian PMD itu dipresentasikan dalam rapat di ruang rapat Komisi C DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Baca juga: APBD DKI Rp 80 T, Sandi: Kita Mau Bikin Infrastruktur Kelas Dunia

"Delapan BUMD yang direncanakan memperoleh PMD. Sampai saat ini sudah masuk usulannya untuk (dibahas) di APBD-Perubahan," kata Kepala Badan Pengelola BUMD DKI Yurianto saat rapat bersama jajaran Komisi C DPRD DKI.


Saksikan juga video 'Wow! Demi LRT, PT KAI Dapat Suntikan Dana Segar Rp 19,25 Triliun':

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/zlf)