.webp)
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, bagi penguna tol JORR yang kurang dari rata-rata jarak 17,6 km tentu merasa dirugikan, karena hitungan tarifnya naik dari Rp 9.500 menjadi Rp 15.000.
"Tapi kalau lebih dari 17,6 km dia pasti akan lebih untung, karena bayar lebih murah," terangnya
Herry menambahkan, salah satu alasan pemerintah dan BPJT mengambil kebijakan itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sebab pengguna tol sepanjang 76 km itu harus berhenti di beberapa titik untuk kembali membayar tarif tol bagi mereka pengendara jarak jauh.
"Misalnya di Seksi W1, itu kan harus ada gerbang di Meruya untuk memisahkan ini uangnya JORR W1 dan ini uangnya JORR yang lain. Nanti harus berhenti lagi di Semper dan Rorotan, oh ini uangnya JORR ini dan uangnya HK," terangnya.
Banyaknya gerbang tol di JORR ini juga sering kali menimbulkan kemacetan. Padahal bagi mereka pengguna tol JORR jarak jauh tidak seharusnya berhenti berlama-lama.
"Kalau yang berhenti sedikit si enggak apa-apa, tapi akibatnya besar kalau volumenya tinggi. Itu bisa sejam sendiri menunggu di situ. Nah ini secara sistem yang enggak efisien. Padahal enggak perlu berhenti jadi berhenti untuk bayar," tuturnya.
Intinya, kata Herry, kebijakan itu diambil untuk meningkatkan kenyaman para pengguna tol JORR. Meskipun dalam penerapannya harus ada yang merasa dirugikan.
"Ini cross subsidi kalau mau dibilang seperti itu," tambahnya.
Dia juga menegaskan, kebijakan tarif integrasi tol JORR ini bukan berarti memberikan keuntungan lebih bagi pengelola. Sebab pengelola akan menerima pembayaran yang lebih sedikit untuk pengguna jarak jauh.
Namun memang, pengelola akan lebih efisien dengan tidak ada lagi banyak gerbang tol. Meskipun dampak itu juga akan terasa positif bagi para penguna juga. (das/zlf)
