UMP Tahun Depan Naik 8%, Ganjar: Kita Laksanakan

Semarang - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 naik 8,03%. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, khawatir muncul gap alias kesenjangan tinggi antar Kabupaten/Kota jika dipukul rata.

Meski demikian Ganjar mengatakan tetap melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan itu merupakan hasil penambahan UMP 2018 dikalikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Buruh Minta UMP Naik 25%, Pengusaha: Tidak Masuk Akal!

"Kita laksanakan, tidak ada tawaran lain. Kalau regulasi sudah, formula sudah, ketemu persentase, memang harus dilaksanakan," kata Ganjar di rumah dinasnya, Semarang, Jawa Tengah Kamis (18/10/2018).

Menurut Ganjar setelah ini adalah negosiasi politik karena pasti ada yang tidak setuju, maka akan dibuat keterbukaan informasi terkait alasan kenapa UMP 2019 naik 8,03%.

Baca juga: UMP Tahun 2019 Naik 8%, Provinsi Mana yang Paling Tinggi?

"Publik harus tahu, tripartit harus tahu, pemerintah, pengusaha, buruh. Kita siapkan informasi kenapa angkanya 8,03%," tandasnya.

Ganjar sebenarnya memiliki saran agar pertumbuhan ekonominya dihitung dari kabupaten. Oleh karenanya maka di Jawa Tengah upah selalu mengikuti Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Baca juga: Tuntut Upah Naik 25%, Buruh Tagih Janji Anies

"Jateng kan pakainya UMK, kalau perhitungannya tidak sesuaikan kabupaten kota, gapnya tinggi," kata Ganjar.

Ganjar menambahkan meski dirinya memiliki usulan, penetapan UMP tersebut tetap harus diikuti.

Untuk diketahui, dengan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03% maka jika disimulasikan, UMP Jawa Tengah dari tahun 2018 yang Rp 1.486.065 akan menjadi Rp 1.605.396 untuk tahun 2019. (alg/hns)