Jumat, 09 Nov 2018 22:50 WIB
Kapan Revisi Aturan DNI Kelar? Darmin: Kita Masih Proses
Menko Perekonomian Darmin Nasution/Foto: Selfie Miftahul Jannah
Jakarta - Pemerintah akan mempercepat perombakan daftar negatif investasi (DNI). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun hari ini mengumpulkan beberapa menteri untuk merampungkan upaya tersebut.
"Ya terus terang belum tuntas kita masih harus proses dulu beberapa hari lagi," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/11/2018).
Meski masih dalam tahap penggodokan, Darmin memprediksi revisi DNI akan rampung maksimal dalam waktu seminggu. Sebab sejatinya wacana ini sudah disiapkan sejak lama.
"Semua itu sudah lama sebenarnya disiapkan. Kita saja sebenarnya yang diskusinya panjang lebar," ujarnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong yang ikut dalam rapat hari ini mengatakan Indonesia berupaya meningkatkan investasi dengan cara memberikan insentif atau kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan membuka DNI terhadap beberapa sektor usaha.
"Insentif yang bisa kita pertajam atau perluas seperti tax holiday, terus bagaimana kita bisa memudahkan investasi, ya kan dengan relaksasi relaksasi termasuk di daftar negatif investasi," katanya.
Pada dasarnya dengan membuka sektor usaha dari list DNI akan memperbanyak masuknya investasi di Indonesia, sehingga modal asing mengalir ke dalam negeri dan membuat devisa meningkat.
Devisa ini dibutuhkan untuk menstabilkan rupiah. Pasalnya, menurut Lembong meski sekarang rupiah cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Indonesia tetap perlu mengantisipasi kemungkinan ke depan.
"Meskipun dolar sempat reda ya, kita kan harus waspada dan terus progresif karena pasti suatu saat akan kembali, tekanan itu pada rupiah akan kembali, jadi sekarang kita mesti mulai siap siap," lanjutnya.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memaparkan akan membebaskan distributor yang tidak terafiliasi dengan produksi yang saat ini baru 67% akan menjadi 100% alias dikeluarkan dari list DNI.
"(Distributor yang tidak terafiliasi dengan produksi) dikeluarkan saja dari DNI," tambahnya. (das/hns)
"Ya terus terang belum tuntas kita masih harus proses dulu beberapa hari lagi," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/11/2018).
Meski masih dalam tahap penggodokan, Darmin memprediksi revisi DNI akan rampung maksimal dalam waktu seminggu. Sebab sejatinya wacana ini sudah disiapkan sejak lama.
"Semua itu sudah lama sebenarnya disiapkan. Kita saja sebenarnya yang diskusinya panjang lebar," ujarnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong yang ikut dalam rapat hari ini mengatakan Indonesia berupaya meningkatkan investasi dengan cara memberikan insentif atau kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan membuka DNI terhadap beberapa sektor usaha.
"Insentif yang bisa kita pertajam atau perluas seperti tax holiday, terus bagaimana kita bisa memudahkan investasi, ya kan dengan relaksasi relaksasi termasuk di daftar negatif investasi," katanya.
Baca juga: Bank Dunia: RI Perlu Revisi Aturan DNI |
Pada dasarnya dengan membuka sektor usaha dari list DNI akan memperbanyak masuknya investasi di Indonesia, sehingga modal asing mengalir ke dalam negeri dan membuat devisa meningkat.
Devisa ini dibutuhkan untuk menstabilkan rupiah. Pasalnya, menurut Lembong meski sekarang rupiah cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Indonesia tetap perlu mengantisipasi kemungkinan ke depan.
"Meskipun dolar sempat reda ya, kita kan harus waspada dan terus progresif karena pasti suatu saat akan kembali, tekanan itu pada rupiah akan kembali, jadi sekarang kita mesti mulai siap siap," lanjutnya.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memaparkan akan membebaskan distributor yang tidak terafiliasi dengan produksi yang saat ini baru 67% akan menjadi 100% alias dikeluarkan dari list DNI.
"(Distributor yang tidak terafiliasi dengan produksi) dikeluarkan saja dari DNI," tambahnya. (das/hns)
