Jadi Sorotan, Apa yang Bikin Utang di Era Jokowi Terus Bertambah?

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Senin, 28 Jan 2019 16:10 WIB
Ilustrasi/Foto: Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Utang pemerintah menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Total utang pemerintah Indonesia per Desember 2018 tercatat sebesar Rp 4.418,3 triliun atau naik Rp 1.809,6 triliun dari posisi per akhir 2014 sebesar Rp 2.608,7 triliun.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan jumlah utang yang terus bertambah bermuara dari sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan perpajakan pemerintah dalam APBN yang tak mencapai target. Pasalnya tax ratio yang ditetapkan dalam rencana panjang jangka menengah nasional (RPJMN) sebesar 16% tak dapat diraih.

"Artinya ada skenario pada saat itu di awal kepemimpinan, utang itu bukan andalan utama, tapi andalan utamanya adalah penerimaan pajak. Sekarang andalan utamanya ini jauh dari target yang ditetapkan 16%. Ini yang kemudian kita akhirnya terjebak karena pemerintah nafsu bangun infrastruktur, tapi pajak nggak naik signifikan," katanya saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).


Bhima bilang, penerimaan perpajakan yang tak mencapai target tak sebanding dengan gencarnya pembangunan yang tengah digenjot pemerintah. Pasalnya, utang yang ditarik juga gagal memacu produktivitas dalam negeri, seperti dilihat dari kinerja ekspor empat tahun terakhir.

"Satu-satunya jalan ya jalan pintasnya menerbitkan utang itu. Tapi perencanaan awalnya bukan menerbitkan utang itu," katanya.

Seperti diketahui, tax ratio di pemerintahan Jokowi tercatat naik turun. Mulai dari 13,7% di tahun 2014, 11,6% (2015), 10,8% (2016), 10,7% (2017), 11,6% (outlook 2018), dan 12,1% (target APBN 2019).

(eds/ara)