Kamis, 14 Mar 2019 17:12 WIB
Ini Daftar Negara yang 'Ditiru' Jokowi buat Gaji Pengangguran
Foto: Fuad Hasim
Jakarta - Calon presiden nomor urut 01 alias petahana Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan kartu Pra-Kerja jika terpilih nanti. Kartu ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak muda yang baru lulus SMP, SMA/SMK, hingga universitas yang belum mendapatkan pekerjaan.
Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengungkapkan ada sejumlah negara dengan ekonomi maju yang telah menjalankan kebijakan seperti yang ingin dilakukan oleh Jokowi ini. Contohnya Skandinavia dan Australia.
Kebijakan ini biasa disebut dengan unemployement benefit.
"Kalau kita lihat sebenarnya di negara-negara lain yang ekonominya sudah maju, dan memiliki kapasitas dari sisi anggarannya, untuk memberikan apa yang disebut, misalnya di negara-negara seperti Skandinavia atau di Australia, dan di negara-negara lain, itu unemployement benefit," kata Fadhil di Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Fadhil mengatakan, kebijakan unemployement benefit ini diberikan kepada orang yang tidak bekerja, dalam masa mencari kerja, atau kehilangan pekerjaan.
"Itu semacam benefit yang diberikan kepada mereka yang tidak bekerja atau dalam masa pencarian pekerjaan, atau orang yang kehilangan pekerjaan. Itu dalam masa penantian dia bekerja lagi, diberikan apa yang disebut unemployement benefit," jelasnya.
Dia menambahkan, negara-negara yang menerapkan kebijakan ini memiliki kemampuan fiskal yang mencukupi. Kemampuan fiskal diperlukan untuk bisa menjamin kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik.
Lebih dari itu, Fadhil mengatakan, ada juga negara lain yang pernah menerapkan kebijakan ini lalu kemudian menghentikannya karena menimbulkan efek negatif.
"Di negara-negara Amerika itu sudah direvisi model-model seperti ini. Karena menciptakan moral hazard. Kalau dia mendapatkan benefit pengangguran itu, mereka jadi malas bekerja, malas mencari pekerjaan," tuturnya.
(fdl/eds)
Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengungkapkan ada sejumlah negara dengan ekonomi maju yang telah menjalankan kebijakan seperti yang ingin dilakukan oleh Jokowi ini. Contohnya Skandinavia dan Australia.
Kebijakan ini biasa disebut dengan unemployement benefit.
Fadhil mengatakan, kebijakan unemployement benefit ini diberikan kepada orang yang tidak bekerja, dalam masa mencari kerja, atau kehilangan pekerjaan.
"Itu semacam benefit yang diberikan kepada mereka yang tidak bekerja atau dalam masa pencarian pekerjaan, atau orang yang kehilangan pekerjaan. Itu dalam masa penantian dia bekerja lagi, diberikan apa yang disebut unemployement benefit," jelasnya.
Dia menambahkan, negara-negara yang menerapkan kebijakan ini memiliki kemampuan fiskal yang mencukupi. Kemampuan fiskal diperlukan untuk bisa menjamin kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik.
Lebih dari itu, Fadhil mengatakan, ada juga negara lain yang pernah menerapkan kebijakan ini lalu kemudian menghentikannya karena menimbulkan efek negatif.
"Di negara-negara Amerika itu sudah direvisi model-model seperti ini. Karena menciptakan moral hazard. Kalau dia mendapatkan benefit pengangguran itu, mereka jadi malas bekerja, malas mencari pekerjaan," tuturnya.
