.webp)
Kenaikan gaji PNS ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Mengutip dari salinan PP tersebut, Sabtu (16/3/2019), aturan ini ditandatangani Jokowi pada 13 Maret 2019 lalu. Dengan pertimbangan meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, tidak lama lagi atau dalam hitungan hari Kementerian Keuangan akan mengeluarkan peraturan atau petunjuk teknis berupa PMK beserta surat edaran (SE) dari Ditjen Perbendaharaan sebagai dasar pembayaran rapel atau kenaikan gaji PNS Tahun 2019.
Selain soal kenaikan gaji PNS, berita terpopuler lainnya adalah Sandiaga Singgung Kartu Pra Kerja dan Tenaga Kerja China di Debat. Berikut 5 berita terpopuler detikFinance sepanjang Sabtu (16/3/2019).
Besaran Gaji PNS
Dalam lampiran PP disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 1.560.800 (sebelumnya Rp 1.486.500). Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp 5.901.200 (sebelumnya Rp 5.620.300).
Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp 2.022.200 (sebelumnya Rp 1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp 3.820.000 (sebelumnya Rp 3.638.200.
Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp 2.579.400 (sebelumnya Rp 2.456.700), tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp 4.797.000 (sebelumnya Rp 4.568.000).
Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 3.044.300 (sebelumnya Rp 2.899.500), dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp 5.901.200 (sebelumnya Rp 5.620.300).
"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tersebut.
Ekspor Rokok dan Cerutu Mengepul hingga Rp 13 Triliun
Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor manufaktur yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa, yakni melalui ekspor produk rokok dan cerutu. Pada tahun 2018, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai US$ 931,6 juta atau sekitar Rp 13 triliun (kurs Rp 14.000) yang meningkat 2,98% dibanding 2017 sebesar US$ 904,7 juta.
"Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Sabtu (16/3/2019).
Selama ini, menurut Airlangga, industri rokok di dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal berupa hasil perkebunan seperti tembakau dan cengkeh. Sektor padat karya dan berorientasi ekspor ini pun menyumbangkan pendapatan negara cukup signifikan melalui cukai.
Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp 153 triliun atau lebih tinggi dibanding perolehan di 2017 sebesar Rp 147 triliun. Penerimaan cukai rokok pada tahun lalu, berkontribusi mencapai 95,8% terhadap cukai nasional.
American Airlines Setop Layani Penerbangan ke Venezuela
American Airlines pada Jumat (15/3) kemarin menangguhkan penerbangan sementara dari dan ke Venezuela. Negara tersebut kini semakin terisolasi.
Serikat Pilot Amerika mendapatkan kabar tersebut setelah adanya peringatan dari Departemen Luar Negeri. AS juga menarik diplomatnya dari Venezuela.
Sebagian besar maskapai AS yang melayani penerbangan ke Venezuela terdampak dari gejolak politik dan ekonomi di negara Amerika latin tersebut. American Airlines merupakan maskapai besar AS yang terakhir terbang ke Venezuela dan menjual tiket dari Miami ke Caracas dan ke Maracaibo.
"Keselamatan dan keamanan anggota kami selalu menjadi nomor satu," ungkap American Airlines dalam keterangannya dikutip dari CNBC, Sabtu (16/3/2019).
Presiden Venezuela Nicolas Maduro memutuskan hubungan dengan AS pada Januari lalu pasca pengakuan terhadap pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai Presiden. AS bersama dengan 50 negara lainnya mengakui Guaido sebagai Presiden Venezuela.
"Jangan bepergian ke Venezuela karena kejahatan, kerusuhan, dan kesewenangan terhadap warga AS," tulis Departemen Luar Negeri AS.
Para pilot juga diperintahkan untuk menolak jika ditugaskan ke Venezuela. Meski demikian, American Airlines tidak menanggapi permintaan tersebut.
Magelang Bisa Jadi Contoh Penyediaan Lahan untuk Rusunawa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang yang telah menyediakan lahan untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pasalnya, lahan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan rusunawa.
Untuk itu, apa yang dilakukan Pemkot Magelang, Jawa Tengah bisa dicontoh daerah lain untuk penyediaan lahan pembangunan rusunawa.
"Mungkin bisa jadi contoh di daerah lain bahwa tanah bengkok ternyata bisa dijadikan aset membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di sela-sela peresmian 5 rusunawa dan satu rumah khusus di Rusunawa Kota Magelang, Sabtu (16/3/2019).
Adapun rusunawa yang diresmikan tersebut meliputi Rusun Pemkot Magelang; Rusun Kelurahan Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; Rusun MBR Manggong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung; Rusun MBR Magelang, Sanggrahan Kelurahan, Wates Kota Magelang, Rusun STTP Tegalrejo, Kabupaten Magelang dan Rusun Ponpes API Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
Pembangunan rusunawa ini, katanya, diperuntukkan bagi yang berhak membutuhkan. Kemudian, para penerima manfaat terkesima dengan keberadaan rusunawa.
"Memang penerima manfaat pada kaget. Jadi memang kami tingkatkan kualitasnya terus. Yang terakhir kami coba lantainya, kemudian fasilitas di dalamnya mebelnya bisa dilihat dan sebagainya," kata dia.
Penambahan fasilitas yang tersedia tersebut, kata dia, sebagaimana diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membantu masyarakat.
"Ini untuk apa? Kata Pak Presiden membantu tuntas, apalagi untuk masyarakat kecil, masyarakat berpenghasilan rendah atau pegawai-pegawai kita ada yang tugas di mana-mana," ujarnya.
Sandiaga Singgung Kartu Pra Kerja dan Tenaga Kerja China di Debat
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyatakan pihaknya tak memiliki amunisi khusus terkait isu ketenagakerjaan yang akan diangkat dalam debat Cawapres pada 17 Maret 2019.
Anggota Dewan Pakar BPN Dradjad Wibowo mengatakan Sandiaga tak menyiapkan amunisi khusus untuk debat nanti. Justru, Dradjad menilai, pihak petahana lah yang akan kerepotan untuk banyak menyiapkan banyak peluru terkait isu ketenagakerjaan.
"Tidak perlu amunisi khusus. Pemerintah justru menyediakan banyak amunisi yang merugikan petahana," kata Drajad kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).
Dradjad juga memperkirakan bahwa Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin membahas mengenai program Kartu Pra-Kerja.
"Mulai dari Kartu Pra-Kerja yang banyak ditolak masyarakat hingga pemborosan dana di infrastruktur yang tidak banyak menyerap tenaga kerja dan membludaknya TKA khususnya dari China. Kinerja buruk pemerintah sendiri ditambah rendahnya keberpihakan terhadap pekerja nasional yang berbicara," sambungnya.
Dradjad juga mengungkapkan, Sandiaga nantinya hanya tinggal memaparkan sejumlah solusi yang akan ditawarkan dari masalah ketenagakerjaan yang tengah dihadapi saat ini.
"Sandi nanti tinggal memaparkan solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi berbagai catatan buruk di atas," kata Drajad. (fdl/ara)
