Sioperasikannya MRT Jakarta dan berbagai moda transportasi pendukungnya tak serta merta menjawab solusi kemacetan di Ibu Kota. Ada berbagai instrumen kebijakan yang perlu diterapkan agar ketersediaan layanan transportasi umum yang sudah dibangun benar-benar berjalan efektif dan optimal.
Saat ini terdapat kecenderungan mobilitas masih dominan menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya adalah lebih banyak perpindahan kendaraan daripada perpindahan orang yang akhirnya menyebabkan kemacetan parah.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan salah satu cara untuk membatasi kendaraan pribadi tersebut adalah penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Bambang bilang sambil menunggu proses ERP tuntas, kebijakan ganjil-genap di Jakarta bisa diberlakukan seharian penuh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut berkaca pada hasil implementasi ganjil-genap seharian penuh yang diberlakukan selama Asian Games 2018 lalu. Kebijakan itu dia bilang cukup mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi," katanya.
Cara lainnya agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum adalah menaikkan tarif parkir. Kebijakan ini banyak diterapkan di berbagai kota negara-negara maju di dunia.
Saat semua treatment itu dilakukan, maka tugas Pemprov DKI memaksimalkan pelayanan angkutan umum, mulai dari keandalan, keamanan dan kenyamanan.