Gaji ke-13 dan THR PNS 2020, Perumahan di Atas Thamrin City

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR saat ini masih menyusun Pagu Anggaran Kementerian dan Lembaga (KL) di 2020. Salah satu yang menjadi usulan pemerintah adalah meneruskan belanja pegawai yang sudah ada termasuk gaji ke-13 dan THR untuk PNS.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, belanja pegawai KL di 2020 diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi.

"Dalam tahun berjalan juga mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada dan perubahan kebijakan pensiun. Terus dievaluasi supaya penerimaan pegawai tetap matching," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Gaji PNS Naik, Belanja Pegawai Melonjak 30%

Untuk kebijakan belanja pegawai 2020 ada 4 poin penting. Pertama peningkatan program reformasi birokrasi di KL.

Kedua, kebijakan penerimaan pegawai baru. Ketiga mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada termasuk gaji ke-13 dan THR untuk PNS. Terakhir mengantisipasi perubahan kebijakan pensiun.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif anggaran kementerian dan lembaga (K/L) di 2020 sebesar Rp 854 triliun. Angka itu turun dibandingkan anggaran K/L di APBN 2019 sebesar Rp 855,4 triliun.

Kompleks perumahan di atas pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta Pusat, sempat viral. Seperti apa penampakannya? Klik link berikut ini: Foto Udara Penampakan Perumahan Viral di Atas Thamrin City

Sudah Siap Beli Rumah DP Rp 0 Anies?

Pembangunan rumah dengan muka atau DP Rp 0 yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hampir rampung. Pantauan detikFinance di lokasi proyek yakni Pondok Kelapa, Jakarta Timur kemarin (26/6/2019), tampak bangunan hunian vertikal yang menjulang ke atas.

Kepala Uni Pelaksana Teknis (UPT) Program DP Rp 0 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Zikran Kurniawan mengatakan, tak ada perubahan harga untuk rumah Rp 0 ini.

"Nggak ada, nggak ada perubahan kok," katanya kepada detikFinance, Rabu (26/6/2019).

Dia mengatakan, harga rumah DP Rp 0 seperti yang telah dipublikasikan ke masyarakat. Kembali, dia menuturkan, tidak ada yang berubah.

"Nggak akan berubahlah yang dipublish masyarakat," ujarnya.

Perlu diketahui, hunian DP Rp 0 dibangun di atas lahan seluas 5.686 m2, dengan total lantai mencapai 21 lantai. Rumah tersebut terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 type yaitu, pertama, tipe studio berjumlah 240 unit dengan kisaran harga per unit Rp 184.800.000-Rp 195.800.000.

Kedua, tipe 1 bedroom (kamar tidur) berjumlah 180 unit dengan kisaran harga per unit Rp 210.760.000 - Rp 213.400.000. Ketiga, tipe 2 bedroom berjumlah 360 dengan kisaran harga per unit Rp 304.920.000-Rp 310.640.000.

Redenominasi atau penyederhanaan dan penyetaraan nilai Rupiah yang rencananya akan dimulai pada 2020 dipastikan batal. Rancangan Undang-undang (RUU) redenominasi tak kunjung dimasukkan dalam prolegnas.

Padahal, rencana ini sudah dimulai hampir 10 tahun yang lalu. Jalan panjang memangkas angka nol dalam rupiah ini pun belum juga berujung.

Simak informasi selengkapnya yang dirangkum dalam infografis berikut: Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Batal di 2020

Jangan Ditunggu, Rencana Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Masih Lama

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menjelaskan, pada 2017 bank sentral memang pernah mengharapkan rencana redenominasi ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2018. Jika rancangan undang-undang (RUU) masuk di 2018, maka proses redenominasi bisa berjalan pada 1 Januari 2020.

Namun sayangnya saat itu RUU redenominasi tak masuk dalam prolegnas.

"Waktu itu pada pemberitaan tahun 2017 Gubernur BI Agus Martowardojo ingin redenominasi masuk dalam prolegnas 2018, tetapi kan tidak masuk. Ya rencana redenominasi 2020 tidak jadi," kata Onny saat dihubungi detikFinance, Rabu (26/6/2019).

Onny mengatakan, hal ini karena dalam proses redenominasi membutuhkan Undang-undang (UU) sebagai landasan hukumnya. Saat ini kajian soal redenominasi juga masih dilakukan oleh BI agar semakin matang.

Menurut dia, bank sentral belum bisa memastikan kapan RUU redenominasi akan masuk ke prolegnas di DPR RI.

"Untuk membuat undang-undangnya, kita juga menunggu DPR nya dulu, kan pelantikan nanti Oktober kan. Kalau akan masuk prolegnas nanti kita informasikan. Intinya 2020 itu belum jalan redenominasi," ujar dia.