.webp)
Pemerintah Indonesia memberikan pendanaan untuk forum negara kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS). Jumlah pendanaan yang diberikan totalnya US$1 juta atau setara Rp 14 miliar (kurs Rp 14.000).
Dana tersebut merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019 hingga 2021. Dana ini disalurkan melalui United Nations Development Program (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dana tersebut dialokasikan untuk mengantisipasi perubahan iklim di negara-negara kepulauan. Luhut menyebut, total ada 49 negara.
"UNDP, Indonesia membudgetkan US$ 1 juta sudah masuk, nanti UNDP juga topup pendanaan, dan sekretariat ini bisa segera jalan," katanya usai penandatangan kesepakatan dengan perwakilan UNDP di kantornya, Selasa (16/7/2019).
Dia bilang, pendanaan itu untuk macam-macam proyek. Tak secara rinci, dia bilang seperti pengembangan bakau dan pelatihan.
"Macam-macam aja, ini kan kita mulai negara kepulauan itu kan banyak masalah dengan kenaikan suhu bumi, bisa ada pulau-pulau itu hilang. Archipelago island state ini kan ada yang cuma penduduknya 10 ribu, 20 ribu atau 100 ribu," paparnya.
"Kita kontribusi pada mereka misalnya, pengalaman bikin mangrove bisa kontribusi ke mereka, pelatihan SDM sudah kita lakukan cuma kita formalkan," tambahnya.
Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bantuan ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kuat anggota lebih besar kita bisa memimpin maritim dunia. Inilah implementasi poros maritim dunia," tambahnya.
 |
(zlf/zlf)
