Izin Usaha di Daerah Jadi Momok Bagi Pengusaha

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menilai pengusaha masih banyak yang mengeluhkan permintaan pemerintah daerah yang berbeda dengan pemerintah pusat.

"Paling sering adalah perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu yang sering dikeluhkan perusahaan. Di pusat kita diminta A-B-C-D, pas masuk daerah beda lagi bisa E sampai Z," keluh Rosan dalam Diskusi Indef, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Salah satu contoh kebijakan yang dikeluhkan pengusaha menurut Rosan adalah kebijakan yang populis. Dia menyebut ada kebijakan menyerap tenaga kerja di daerah sebesar 40%, padahal tenaga kerjanya tidak siap.

"Belum lagi ada kebijakan populis. Misalnya mesti pakai 40% tenaga kerja di daerah itu, masalahnya ada nggak tenaga kerja yang kita butuh, siap nggak tenaga kerjanya," kata Rosan.

Rosan juga menilai, Indonesia belum bisa menikmati 'kue' perang dagang seperti di Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

"Beberapa pemberitaan menunjukkan kita tidak menikmati kue perang dagang ini seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan lain-lain," ungkap Rosan.

Salah satunya menurut Rosan adalah kurangnya kepastian dan pengurusan izin usaha di Indonesia.

"Kenapa Vietnam investasinya lebih cepat? Kepastian dan izin di Vietnam lebih jelas baik dari hukum dan tanah, EODB (ease of doing bussines) kita isunya adalah enforcing dan issuing contract, itu isu yang paling berat," ungkap Rosan.