.webp)
"Fenomena gelombang PHK ini sebenarnya sudah tercium sejak tahun 2016 di mana perusahaan ritel khususnya yang jual pakaian jadi mengalami kesulitan penjualan. Ibarat teori snowball atau bola salju, perlambatan ini terlambat diantisipasi dan sekarang yang kena adalah sisi produsen di hulu," ujarnya kepada detikFinance, Selasa (30/7/2019).
Dia memaparkan, kinerja industri terpukul oleh melemahnya permintaan dalam negeri. Alhasil, hal itu membuat industri melakukan efisiensi.
Belum lagi, ditambah gempuran barang impor yang harganya relatif lebih murah. Sebagai contoh, harga kaos dari China lebih murah dibanding kaos Indonesia.
"Industri-industri yang berorientasi pasar domestik terkena pelemahan permintaan karena konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5%. Banjir barang-barang impor terutama barang konsumsi ikut memukul produsen lokal. Bisa dibayangkan harga kaos yang diproduksi China dijual hanya US$ 1,2 setara Rp 16.800 per pcs. Belum lagi ketika dijual menggunakan e-commerce ada diskon ongkos kirimnya," jelasnya.
Masalah lain yang turut berkontribusi ialah masalah politik dalam negeri. Hal itu membuat investor cenderung menahan investasinya.
"Problem lain akibat gonjang ganjing politik, investor asing cenderung menahan untuk masuk ke Indonesia. Perilaku wait and see inilah yang membuat pertumbuhan PMA masih belum mencapai dobel digit. Jadi jangan happy dulu dengan realisasi investasi kuartal II 2019 yang naik. Padahal kalau dilihat PMA nya masih rendah," jelasnya.
Oleh sebab itu, sejumlah langkah mesti dilakukan pemerintah untuk meredam gelombang PHK. Sebutnya, proteksi impor barang konsumsi yang rugikan produsen lokal, pertajam insentif fiskal yang ada di dalam 16 paket kebijakan, pulihkan kepercayaan investor jangka panjang dengan menjaga stabilitas politik.
"Turunkan suku bunga lebih besar hingga 50-75 bps. Tujuannya agar beban pembayaran bunga debitur industri bisa lebih ringan," tutupnya. (fdl/fdl)
