Banyaknya bos BUMN yang tertangkap tangan oleh lembaga antirasuah nasional disebut karena ada kesalahan pada sistem pengawasan yang diterapkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai pemegang saham mayoritas.
"Kasus korupsi di Indonesia tidak hanya di BUMN tapi juga di pemerintahan, legislatif, kalau satu dua kan orang individunya, tapi kalau sering dan terus berulang ya berarti ada kelemahan di dalam sistem," kata Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).
Enny mengungkapkan sistem pengawasan yang ketat diterapkan Kementerian BUMN hanya berjalan pada level staf hingga manajer saja. Sedangkan level jajaran direksi dan komisaris tidak berjalan dengan ketat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agar kejadian tindak korupsi tidak lagi terjadi ke depannya, Enny menyarankan agar Kementerian BUMN membangun sistem rekrutmen SDM yang lebih baik dari level bawah hingga atas.