Mencari Solusi dari PR Jokowi di Bidang Ekonomi

Jakarta - Pemerintah selanjutnya akan menghadapi beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang tak bergerak di level 5%, nilai tukar, lapangan pekerjaan hingga neraca perdagangan yang masih terus tekor.

Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai penerapan kebijakan ekonomi dengan berlandaskan Pancasila atau Pancasilanomics bisa menyelesaikan PR tersebut.

"Pancasilanomics ada aspek keadilan. Kita tahu pelaku usaha yang terbanyak kecil menengah dan mikro itu jumlahnya 63 juta atau 99,99% dari seluruh pelaku usaha. Mereka ini sumbang 60% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2019).

Dia menjelaskan, prinsip Pancasilanomics, pada dasarnya memiliki tiga corak inti yang utama. Pertama, ia merupakan ruh dari ekonomi yang dikehendaki oleh konstitusi. Kedua, ia tidak anti terhadap pasar, karena justru di pasar itu lah perlu ada perlindungan terhadap pelaku-pelaku ekonomi agar dapat berelasi dengan adil.

Baca juga: Pengusaha Tak Ingin Menteri Ekonomi yang 'Sableng'

Ketiga, sebagai konsekuensi dari dua poin sebelumnya, maka negara harus hadir untuk mendukung serta menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan.

"Karena prinsip keadilan, pelaku usaha yang besar bukan berarti dimatikan, tapi diarahkan berkompetisi regional global. Sementara yang menengah kecil harus menguasai agar bisa berkembang," ujarnya.

Dengan memberikan peluang besar bagi pelaku usaha menengah dan kecil, maka ekonomi Indonesia bisa tumbuh dengan kualitas sumber daya lokal. Alhasil dampaknya meluas.

"Dengan meningkatnya kapasitas penjualan mereka, saya yakin kita bisa tumbuh di atas 7%," tambahnya.

Tak hanya itu, dengan fokus mengembangkan pelaku usaha kecil dan menengah maka akan berdampak pada membaiknya neraca dagang. Sebab mayoritas mereka mengambil bahan baku dari dalam negeri, impor pun bisa ditekan.

Dengan neraca dagang yang membaik, maka akan berdampak juga terhadap pada nilai tukar. Selain itu, dampak pentingnya bisa menambah jumlah lapangan kerja yang ujungnya menekan kesenjangan sosial atau gini ratio.

Baca juga: Duh! Banyak Negara Terperangkap Jebakan Utang China

(kil/eds)