Terkait eselon, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, istilah itu nantinya tidak akan dipakai lagi. Lantaran, tidak termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jadi istilah eselonisasi itu di UU 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara memang sudah tidak dipakai. Nantinya, akan menjadi hanya kelas jabatan saja," katanya kepada detikcom Minggu malam (20/10/2019).
Seperti dikutip detikcom, jabatan ASN dimuat pada Bab V bagian pertama undang-undang tersebut. Dalam Pasal 13, jabatan ASN terbagi menjadi 3 yakni (a) jabatan administrasi, (b) jabatan fungsional, dan (c) jabatan pimpinan tinggi.
Di bagian kedua Pasal 14 jabatan administrasi dibagi lagi menjadi 3 yakni (a) jabatan administrator, (b) jabatan pengawas, dan (c) jabatan pelaksana.
Di pasal 15 ayat 1 dijelaskan jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Lalu pada ayat 2 disebutkan, pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
Serta, Pasal 15 ayat 3 disebutkan pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
"Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan," bunyi Pasal 16.
