Sederet Anggaran Janggal di DKI, Respons Jokowi soal 'Desa Hantu'

Dalam beberapa hari terakhir rencana anggaran DKI tahun 2020 menjadi sorotan publik karena ada beberapa anggaran yang dianggap janggal atau aneh. Keanehan tersebut ditemukan pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana nantinya KUA-PPAS ini akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun mendatang.

Anggaran-anggaran aneh yang muncul itu di antaranya biaya influencer Rp 5 miliar, jalur sepeda Rp 73 miliar, pengadaan lem aibon Rp 82,8 miliar, hingga anggaran ballpoint di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jaktim sebesar Rp 124 miliar.

Selain anggaran-anggaran tersebut, ternyata masih ada anggaran lain yang masih juga ganjal. Melansir dari CNN Indonesia, Rabu (6/11/2019), berikut ini beberapa anggaran Pemprov DKI yang masih mengganjal dan perlu dikaji ulang.

Baca selengkapnya di sini: Selain Aibon, Ini Anggaran Pemprov DKI yang Janggal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait dengan adanya desa tak berpenduduk yang diduga selama ini menikmati aliran uang program dana desa yang dilaksanakan sejak 2015.

Jokowi mengaku fenomena munculnya desa 'hantu' ini membuktikan bahwa mengelola di negara sebesar Indonesia itu sangat sulit.

"Iya, negara kita memang negara yang besar, negara yang besar, 514 kabupaten/kota ini gede, 74.800 desa ini juga banyak, manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah," kata Jokowi usai membuka acara Konstruksi Indonesia dan Indonesia Infrastructure Week 2019 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi pun akan mencari tahu kebenaran desa siluman tersebut apakah benar ada atau hanya cerita belaka.

"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya nggak (ada) bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," tegas dia.

Baca selengkapnya di sini: Ada Desa 'Hantu' Penyedot Dana Desa, Apa Respons Jokowi?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemukan adanya desa fiktif di laporan dana desa. Desa tersebut sebenarnya tidak ada, namun dicatat untuk dapat anggaran dana desa.

Ketua Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa/Bakornas P3KD, Muhammad Asri Anas, membantah keras adanya desa 'hantu' tersebut.

"Apa yang berkembang di media yang menyebut ada desa fiktif yang disampaikan oleh menteri keuangan adalah bentuk kegaduhan yang mencoba memojokkan desa dan pemerintah kabupaten," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2019).

"Pernyataan itu menurut saya tidak benar. Mana ada desa fiktif di Indonesia. Desa yang sudah mendapatkan dana desa kan adalah desa desa yang sudah teregistrasi dan sudah mendapatkan Kode Data Wilayah Administrasi Desa sesuai Permendagri nomor 37 tahun 2017," tambahnya.

Baca selengkapnya di sini:Bakornas P3KD Tantang Sri Mulyani: Mana Ada 'Desa Hantu'!

Sederet harga yang diatur pemerintah bakal naik mulai tahun depan. Harga-harga yang bakal naik tersebut mulai dari tarif sejumlah tol, cukai dan harga rokok, tarif listrik, hingga BPJS Kesehatan.

Tentunya, kenaikan tarif ini perlu diantisipasi karena pengeluaran akan bertambah.

Lantas, apa saja tarif-tarif yang bakal naik tersebut? Berikut informasi selengkapnya: Kencangkan Ikat Pinggang! Tarif-tarif Ini Bakal Naik

Rumah123.com menggelar Festival Properti Indonesia (FPI) di Kota Kasablanka (Kokas) mulai dari 6-10 November 2019. Di FPI ini, milenial hingga orang tua bisa beli rumah dengan uang muka atau DP (Down Payment) Rp 0.

"Di FPI ini kita memberikan banyak meudahan, mulai dari pembeliannya, pembayarannya. Bahkan ada DP yang cuma Rp 0. Jadi kalau ditanyakan apa, ya sudah pasti pemilihan rumahnya banyak, begitu juga dengan apartemen, condotel. Dengan pilihan payment-nya juga, cara belinya juga banyak, dan hadiahnya banyak. Jadi semua bisa didapatkan di sini," jelas Country Manager Rumah123.com, Maria Herawati Manik, dalam pembukaan FPI 2019, di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Selain menawarkan rumah dengan DP Rp 0, di FPI ini pengunjung juga bisa mendapatkan penawaran seperti gratis biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Akta Jual Beli (AJB), dan provisi bank. Lalu, di FPI ini pengunjung bisa mendapatkan subsii rumah puluhan juta.

Baca selengkapnya di sini: Cari Rumah DP Rp 0? Datang Saja ke FPI