Rabu, 13 Nov 2019 20:00 WIB
Masalah Tumpang Tindih Aturan Hambat Aliran Investasi ke RI
Foto: Menkum HAM Yasonna Laoly. (Andhika Prasetia/detikcom).
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyoroti tumpang tindih aturan yang mempengaruhi perizinan investasi di Indonesia. Dia menyebut beberapa perizinan bahkan digunakan untuk menekan investasi.
Awalnya Yasonna berbicara Indonesia saat ini sudah terlalu banyak peraturan. Dia menyebut peraturan tersebut justru menyandera Indonesia di berbagai bidang.
"Ada 3 soal latar belakang penataan regulasi tadi, karena banyak regulasi tumpang tindih menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia" kata Yasonna saat memberi pemaparsn dalam Rakornas dengan Forkopimda di SICC, Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Yasonna menyebut omnibus law bisa mempermudah tumpang tindihnya regulasi tersebut. Dia berharap dengan adanya omnibus law tersebut, aturan perizinan menjadi lebih mudah.
"Kita harapkan menjadi saya mengatakan sapu jagat, bisa menyangkut regulasi, tentang tenaga kerja, tentang investasi, tentang badan usaha, tentang perizinan, pertanahan, kalau ada yang macam-macam menghambat peraturan di kementerian perhutanan pertanahan, perkebunan atau uu lingkungan hidup kita bereskan," ucapnya.
Kemudian Yasonna juga menyoroti soal aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang selalu mempersulit. Dia menyebut perizinan digunakan untuk menekan pihak pengusaha.
"Ini semua soal perizinan, persyaratan bermacam-macam, kita suka membuat persyaratan bermacam macam karena menyangkut kewenangan. Tadi pak presiden sudah menyampaikan secara tidak langsung pada bagian akhirnya supaya aparat penegak hukum membantu bukan mempersulit. Jadi kadang administratif law dibuat jadi kriminal," ujarnya.
Karena itu, Yasonna memastikan ke depannya omnibus law juga akan mengatur soal administratif law. Dia berharap penegak hukum tidak menghambat investasi pengusaha.
"Maka sekarang mindset kita harus berubah, omnibus law yang akan datang kita akan buat administrative law," tutur politikus PDI-P itu.
Simak Video "Perppu KPK Tak Disinggung dalam Pertemuan Jokowi-Yasonna di Istana"
[Gambas:Video 20detik]
(maa/hns)
Awalnya Yasonna berbicara Indonesia saat ini sudah terlalu banyak peraturan. Dia menyebut peraturan tersebut justru menyandera Indonesia di berbagai bidang.
"Ada 3 soal latar belakang penataan regulasi tadi, karena banyak regulasi tumpang tindih menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia" kata Yasonna saat memberi pemaparsn dalam Rakornas dengan Forkopimda di SICC, Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Baca juga: Ke DPR, Luhut Cs Rapat Bahas Penyatuan UU |
"Kita harapkan menjadi saya mengatakan sapu jagat, bisa menyangkut regulasi, tentang tenaga kerja, tentang investasi, tentang badan usaha, tentang perizinan, pertanahan, kalau ada yang macam-macam menghambat peraturan di kementerian perhutanan pertanahan, perkebunan atau uu lingkungan hidup kita bereskan," ucapnya.
Kemudian Yasonna juga menyoroti soal aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang selalu mempersulit. Dia menyebut perizinan digunakan untuk menekan pihak pengusaha.
"Ini semua soal perizinan, persyaratan bermacam-macam, kita suka membuat persyaratan bermacam macam karena menyangkut kewenangan. Tadi pak presiden sudah menyampaikan secara tidak langsung pada bagian akhirnya supaya aparat penegak hukum membantu bukan mempersulit. Jadi kadang administratif law dibuat jadi kriminal," ujarnya.
Karena itu, Yasonna memastikan ke depannya omnibus law juga akan mengatur soal administratif law. Dia berharap penegak hukum tidak menghambat investasi pengusaha.
"Maka sekarang mindset kita harus berubah, omnibus law yang akan datang kita akan buat administrative law," tutur politikus PDI-P itu.
Simak Video "Perppu KPK Tak Disinggung dalam Pertemuan Jokowi-Yasonna di Istana"
[Gambas:Video 20detik]
(maa/hns)
