Fakta di Balik Rencana Ahok Jadi Bos BUMN

Ada sejumlah saran untuk Erick Thohir yang mau memasukkan Ahok ke perusahaan pelat merah. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai ada perseroan yang tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Ahok.

"Saya hanya menyatakan ya silahkan Menteri BUMN menginginkan, bahwa Ahok ini jangan sampai ditempatkan di BUMN yang, satu, aturan good governance-nya sudah sangat ketat, kedua, BUMN yang memang harus tunduk code of conduct (kode etik) aturan-aturan internasional," katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya dengan gaya kepemimpinannya, Ahok tidak cocok dengan BUMN yang karakteristiknya seperti itu, misalnya adalah PT Angkasa Pura I dan II, di mana pengelolaan bandara harus tunduk dengan aturan internasional. Begitu pula PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang harus tunduk dengan aturan penerbangan internasional.

Hal itu, lanjut dia karena Ahok dalam tanda kutip kerap menerobos aturan, misalnya saja saat menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun ibu kota namun off budget, alias tidak masuk dalam APBD. Menurut dia BUMN tidak bisa dikelola seperti itu.

"Kita contoh bahwa membikin terobosan dalam tanda kutip itu di luar aturan, contohnya mengambil CSR perusahaan yang off budget untuk membangun. Nah itu di BUMN bahaya kalau gitu," ujarnya.

Nah dengan gayanya yang kerap menerobos aturan itu, dia menyarankan agar Ahok ditempatkan di BUMN yang mendapatkan banyak penugasan dari pemerintah.

"Jadi memang harus dikasih, menurut saya kalau umpamanya masuk maka yang sesuai karakter dia adalah BUMN yang bobotnya lebih banyak tugas negara kepada BUMN tersebut, lebih banyak tugas negara bukan tugas korporasi," tambahnya.

Lanjut ke halaman berikutnya >>>