Sri Mulyani, KPK, dan Godaan Jadi PNS Kemenkeu

Dia menjelaskan bahwa di instansi pemerintah yang menjadi bendahara negara itu tiap detik ada godaan terkait korupsi.

"Saya selalu katakan kalau di Kementerian Keuangan karena tiap hari kerjanya ngurus uang negara, godaan itu ya setiap detik ada," kata dia Senin (9/12/2019).

Untuk itu, dirinya sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan perlu waspada terhadap potensi korupsi.

"Oleh karena itu kami selalu waspada karena kami dihadapkan pada situasi yang tiap hari memang bisa memberikan godaan. Kalau yang dipegang itu kewenangan yang bisa memberikan value yang besar maka orang-orang tersebut harus dijaga bukan diawasi, bukan dicurangi, dijaga," lanjutnya.

Misalnya saja di Direktorat Jenderal Pajak yang mengurusi pemeriksaan wajib pajak. Mereka berhadapan dengan wajib pajak yang diperiksa, di mana potensi penerimaan pajaknya bisa mencapai miliaran rupiah.

"Maka kita membuat fokus di Kemenkeu direformasi duluan, itu 2005-2006 fokusnya adalah untuk area Kemenkeu yang generate penerimaan, makanya Bea Cukai dan Pajak dua instansi yang jadi fokus meskipun kami tidak mungkin lakukan hanya dua instansi itu tapi akhirnya kita reformasi secara keseluruhan," tambahnya.

Dia menyindir pejabat atau PNS/ASN bergaji besar tapi tetap melakukan korupsi. Menurutnya perbuatan tersebut karena masalah ketamakan, bukan disebabkan gajinya kurang.

"Mau digaji berapa pun ya kalau digoda dengan miliaran atau triliun nggak akan ada yang namanya menteri gajinya miliar, nggak ada. Jadi kalau ngomong tentang masalah cukup atau nggak cukup itu masalah tamak atau tidak tamak saja," kata dia Senin (9/12/2019).

Pemerintah pun berupaya memberikan gaji yang layak untuk para pejabat agar tidak punya alasan untuk korupsi.

"Pertama kalau bicara pencegahan kita harus hilangkan faktor awal yang selalu bisa dijadikan alasan untuk korupsi," lanjut Sri Mulyani.

"Kalau kita anggap ada semacam ketidakseimbangan, di mana orang yang menempati jabatan strategis dan kalau di luar dia bisa ditawari gaji sangat besar, namun di dalam kementerian atau di dalam ASN dapat gaji yang sangat rendah maka itu kita sebetulnya mendzolimi karena memberikan godaan terus menerus," jelasnya.

Namun Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa bukan berarti ASN harus digaji setinggi-tingginya. Tapi paling tidak gapnya dikurangi.



(toy/ang)