Jokowi Khawatir Ada Pasal Titipan di RUU 'Sapu Jagat'

Hendra Kusuma - detikFinance

Jumat, 27 Des 2019 10:02 WIB

Penyerahan draft RUU omnibus law cipta lapangan kerja sendiri molor dari target. Seharusnya UU sapu jagat ini diserahkan pada tangga 12 Desember 2019. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta kepada seluruh pejabat negara untuk mengkomunikasikan rencana besar ini kepada seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, dirinya pun meminta pembuatan RUU omnibus law dikerjakan secara paralel mulai dari aturan utama hingga turunannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harus dikerjakan secara paralel bukan hanya untuk menjadikan RUU dan regulasi pelaksanaannya sebagai sebuah regulasi yang solid, tetapi tapi juga memudahkan pemangku kepentingan memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan," ungkap dia.

"Tolong ini sebelum ini masuk ke DPR, Menko, Menkumham, Mensesneg, agar mengekspose ke public, kalau ada hal yang perlu diakomodir harus kita perhatikan, ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan," sambungnya.

Adapun 11 cluster untuk omnibus law Cipta Lapangan Kerja sebagai berikut:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Halaman 1 2

Tampilkan Semua

Simak Video "Video: Kementerian Kebudayaan Minta DPR Dukung Pembuatan RUU Omnibus Law"
[Gambas:Video 20detik]

(hek/zlf)

omnibus law ruu sapu jagat jokowi