Viral Curhat Penumpang 'Ditahan' Garuda

Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali menjadi sorotan. Garuda bikin heboh di media sosial karena disebut 'menahan' penumpang.

Kabar tersebut disampaikan akun Facebook Jumailiana Iwan. Seperti dikutip detikcom, Senin (6/1/2019), Iwan mengunggah salinan gambar berisi curhatan penumpang berinisial JW.

JW bercerita, pada 4 Januari lalu ia naik pesawat Garuda GA404 dengan tujuan Bali. Ia terbang bersama suami dan 3 anaknya. Sesaat sebelum mendarat, anaknya yang paling besar ingin buang air besar. Saat itu, kapten telah meminta penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman. Sang suami sempat meminta izin, tapi pramugari menolak dengan alasan keamanan.

Baca selengkapnya di sini: Viral, Penumpang 'Ditahan' Gara-gara Hina Garuda Indonesia

Pihak pegawai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberi penjelasan terkait insiden 'penahanan' penumpang pada penerbangan Cengkareng-Bali beberapa waktu lalu.

Dari penjelasan karyawan yang diterima detikcom, Senin (6/1/2020), Ni Wayan Seiko yang saat itu bertugas sebagai awak kabin. Ia melayani 6 penumpang di C class.

Selama penerbangan ini, Ni Wayan bersama Anisa Fajarwati fokus untuk melayani dan membantu keluarga KA dikarenakan mereka bepergian dengan 3 orang anak dan satu penumpang yang bukan merupakan keluarganya yaitu FN yang tertidur sepanjang perjalanan.

Baca selengkapnya di sini: Ini Kronologi Insiden 'Penahanan' Penumpang Versi Garuda Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menerjunkan 285 pegawainya ke 180 titik banjir. Selama dua hari melakukan pemeriksaan, tim menemukan beberapa penyebab dan solusi untuk menanggulangi banjir besar di kawasan Jabodetabek.

Basuki menjabarkan penyebab di wilayah-wilayah yang terdampak banjir paling parah. Pertama di Bekasi.

"Ada tanggul jebol, itu banyak di Bekasi, di Kemang Pratama, di Villa Nusa Indah, tadi malam sudah saya cek dan sekarang sudah dikerjakan. Dan sudah menunjuk BUMN, sekarang sudah dikerjakan," kata Basuki di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca selengkapnya di sini: Basuki Ungkap 'Misteri' Banjir Jabodetabek

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai ketentuan perjalanan dinas pemerintah perlu ditinjau kembali. Ia menuturkan, pengalamannya perjalanan dinas selama ini kurang memuaskan karena keterbatasan anggaran.

"Ya ada masalah belanja barang dan SPD (Surat Perjalanan Dinas). Ya memang ini masalah komplain semua rakyat ini. Dari tingkat menteri sampai bawah," kata Luhut dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di AKN IV, di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Ia menceritakan, ketika ia dinas, hotel yang disediakan dengan anggaran instansinya kurang memuaskan.

"Saya sebagai pejabat negara, saya pergi ke mana hotel saya enak karena saya bayar sendiri. Sekarang dibayar kantor kurang," ungkap Luhut.


Baca selengkapnya di sini: Luhut Komplain Uang Dinas Kecil, Bayar Hotel Pakai Uang Sendiri

Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan tetap akan naik sesuai dengan Perpres 75 tahun 2019. Tidak ada penyesuaian iuran kembali, usai resmi naik sejak 1 Januari 2020.

Hal ini diungkapkannya usai melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Keuangan Sti Mulyani, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

"Sesuai dengan tugas Kemenko PMK, kami melakukan sinkronisasi pengendalian kebijakan prioritas di bawah lembaga koordinasi Kemenko PMK. Jadi sesuai kesepakatan di rapat, Perpres 75 tahun 2019 tetap dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku," ungkap Muhadjir di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Baca selengkapnya di sini: Hasil Rapat Muhadjir, Terawan dan Sri Mulyani: Iuran BPJS Tetap Naik!