Pengusaha Nggak Keberatan Didenda Rp 25 Juta Gara-gara Kantong Kresek

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengeluarkan Pergub yang melarang penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai alias kantong kresek di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar. Bagi mereka yang masih menyediakan kantong kresek bakal terancam berbagai sanksi, salah satunya denda hingga Rp 25 juta.

Merespons hal tersebut Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) pun angkat bicara. Pengusaha berharap penerapan sanksi menjadi jalan terakhir bagi mereka yang tidak patuh.

"Yang kami harapkan sanksi-sanksi itu adalah alternatif terakhir yang diterapkan kepada pengusaha-pengusaha yang masih tidak melaksanakan Pergub itu," ujar Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikcom, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Anies Larang Kantong Kresek di Mal hingga Pasar, Apa Kata Pengusaha?

Sarman berharap sanksi bisa lebih fleksibel sehingga tidak memberatkan pelaku usaha terutama pengusaha kecil.

"Kami harap tentu dikenakan dengan tenggang waktu tertentu lah," sambungnya.

Akan tetapi, menurut Sarman daripada memberatkan sanksi kepada pelaku usaha, pemerintah diimbau fokus membangun kesadaran masyarakat. Demikian juga kepada pedagang kaki lima (PKL) atau pedagang keliling yang belum terjamah oleh pemerintah.

"Di Jakarta juga banyak pedagang-pedagang gorengan, mereka itu keliling loh, dan itu cukup banyak, jadi harusnya mereka ini juga diedukasi, karena saya lihat masih banyak juga yang pakai plastik, meski sebagian sudah pakai kertas," tutupnya.

Sanksi di halaman berikut >>>