Pemerintah Siap Beri Dana Tambahan Demi Amankan Laut Natuna

Jakarta - Ketegangan yang terjadi di batas wilayah laut Natuna antara Indonesia dan China masih belum menemui kesepakatan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan saat ini pemerintah siap untuk memberikan dana talangan tambahan untuk penambahan kapal baru.

Dia menjelaskan, dana ini bisa diberikan jika kebutuhan mendesak.

"(Soal penambahan kapal?) Tentu kami tidak tahu apa yang disampaikan, apakah sudah ada alokasinya. Nanti dicek persisnya, di Kemhan itu sudah ada pendanaan untuk alutsista, apakah untuk kapal atau alat perang lainnya," ujar Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Asko menambahkan, saat ini pemerintah siap memberikan talangan langsung tanpa melalui APBNP yakni menggunakan dana mendesak. "Nanti lihat kebutuhan. Ini baru awal tahun. Pagu Kemhan kan banyak, kalau kurang atau tidak cukup kan ada dana cadangan untuk antisipasi dan kebutuhan mendesak," katanya.

Baca juga: Ribut di Natuna, Hubungan Dagang RI-China Tetap Jalan

Sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia kekurangan kapal patroli di Perairan Natuna. Oleh sebab itu, tak heran kalau tahu-tahu ada kapal negara lain yang masuk tanpa izin.

Contohnya kapal China yang masuk ke Natuna dan menimbulkan ketegangan di awal 2020 ini. Hal ini pun sudah dikoordinasikan Luhut dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Rencananya pemerintah akan menambah kapal besar dengan jenis ocean going (lintas samudera) untuk menjaga Natuna.

"Jadi ke depannya, Pak Bowo (Menhan Prabowo Subianto) tadi juga sudah bilang akan memperbanyak kapal angkatan laut. Tadi saya usul supaya ada ocean going kapal yang lebih panjang karena di situ kalau kamu beli kapal 105 meter, baru 2 hari kamu sudah muntah darah," ujar Luhut usai bertemu Prabowo Subianto di kantornya.

Baca juga: Soal Natuna, Luhut: Saya Tak Gadaikan Kedaulatan untuk Investasi!

(kil/fdl)