Di DPR, Buwas Curhat Susah Salurkan Beras

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan, perubahan program pemerintah dari raskin atau rastra menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) berdampak pada penyaluran beras Bulog. Lantaran, dalam kebijakan ini masyarakat penerima bantuan bisa membeli beras dengan mengakses pasar umum.

Mulanya, bantuan beras yang diberikan ke masyarakat berasal dari Bulog. Pria yang akrab disapa Buwas ini menyebut, rata-rata Bulog bisa menyalurkan 2,6 juta ton setahun dalam program raskin atau rastra.

"Perlu kami sampaikan kebijakan sekarang BPNT beda dengan rastra atau raskin, BPNT kebijakannya pasarnya pasar umum yang dulunya Bulog bisa menyalurkan beras untuk rastra dan raskin, yang rata-rata tiap tahun 2,6 juta ton hari ini kita tidak mendapat sama sekali. Ini menjadi masalah," jelasnya di Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Dia mengatakan, hal itu menjadi masalah karena Bulog harus bersaing dengan pasar. Dia bilang, beras yang ada di Bulog saat ini mencapai 1,7 juta ton.

"Kita harus ikut bersaing di pasar umum, ini jadi masalah karena CBP (cadangan beras pemerintah) itu 2,1 juta, hari ini tinggal 1,7 juta ton kalau nggak bisa kita lepas," ungkapnya.

Buwas mengatakan, pada April mendatang juga telah memasuki masa panen. Artinya, pasokan beras akan semakin meningkat.

Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

"April kita harus menyerap hasil pertanian dalam negeri, kita berusaha tidak sampai impor, karena dua tahun ini kita berhasil tidak impor beras, sehingga yang kali ini kita berusaha juga tidak impor, karena prediksi kami 2020 April sudah mulai panen, sedangan beras kita banyak, karena tidak tersalurkan karena perubahan program yang tadinya rastra menjadi BPNT. Ini masih kami koordinasikan kementerian terkait," tutupnya.