Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 18 Feb 2020 08:30 WIB

Rumus Baru Hitung Upah Minimum di Omnibus Law

Hendra Kusuma - detikFinance
omnibus law gaji 5 kali bonus Foto: Luthfy Syahban/Tim Infografis
Jakarta -

Jika RUU Omnibus Law disahkan maka rumus penghitungan upah minum nantinya akan berubah. Penghitungannya akan menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah dan menghilangkan aspek inflasi.

Jika diketok nantinya upah minimum dihitung tidak lagi berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahunan nasional tapi provinsi.

"Upah minimum yang ada ditambah pertumbuhan daerah. Kalau dulu kan pertumbuhan nasional sekarang pertumbuhan daerah," terang Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Selain itu, dalam RUU Omnibus Law juga menghilangkan unsur inflasi dalam perhitungan upah minimum. Jadi praktis rumusnya upah minimum tahunan (UMt) ditambah UMt kali pertumbuhan ekonomi tahunan (PEt) provinsi atau UMt+1 = UMt + (UMt x %PEt).

"(Inflasi) enggak ada, tapi pertumbuhan daerah," tambahnya.

Sementara penghitungan UMt sebelumnya memasukkan unsur inflasi tahunan dan menggunakan pertumbuhan ekonomi nasional. Rumus yang dipakai adalah UMt+{UMt, x (INFLASIt + % ∆ PDBt )}.

Meski begitu, Ida menegaskan bahwa skema penghitungan UMt itu hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun. Jika sudah bekerja di atas 1 tahun akan menggunakan struktur skala upah di masing-masing perusahaan.

Lalu yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan provinsi yang ekonominya justru tidak tumbuh, atau bahkan malah turun seperti Papua?

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com