.webp)
Jokowi meminta para menterinya untuk melihat masalah biaya logistik yang masih mahal secara detail dan komprehensif. Seperti permasalahan masa sandar kapal di pelabuhan atau dwelling time atau pun praktik monopoli di industri logistik.
"Apakah masalahnya di pelabuhan misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien," tuturnya.
Jokowi mengaku juga mendapatkan laporan bahwa biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya pengiriman dari timur ke barat dan sebaliknya.
"Ini memang betul terutama dari wilayah timur, ada ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh. Tapi begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang. Ini semuanya coba dilihat kembali," ujarnya.
Jokowi juga meminta agar bisa meningkatkan nilai tambah tol laut dari perekonomian daerah. Apa lagi kontribusi transportasi laut terhadap PDB sangat kecil.
"Di sini saya mencatat bahwa transportasi laut hanya sumbang 0,53% dari keseluruhan PDB kita. Angka ini jauh lebih rendah dibanding kontribusi transportasi udara maupun transportasi darat. Ini angkanya trans darat pada PDB per September 2019 sebesar 2,4%. Meningkat 2,14 persen pada tahun 2014 menjadi 2,47 pada 2019. Kemudian transportasi udara menyumbang kontribusi 1,6% terhadap PDB. Meningkat lebih pesat lagi yakni 1,03% tahun 2014 menjadi 1,62 persen di tahun 2019. Peranan transportasi laut selama ini sangat rendah. Justru menurun dari 0,34% pada 2014 menjadi 0,32% pada 2019," tutupnya.
Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah?
