Pemerintah belum terlambat melarang mudik Lebaran sehingga memutus rantai penularan virus corona (COVID-19) ke daerah dan mampu mengurangi beban APBN.
"Pendapat saya pribadi memang harus dilarang kegiatan mudik ini karena berpotensi untuk memperluas penyebaran virus, " kata peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (4/4/2020).
Sebelum memutuskan, Fajar menilai pemerintah harus memperbaiki komunikasi agar setiap informasi yang disampaikan tepat dan bukan menimbulkan kegaduhan serta kebingungan masyarakat.
"Di tengah pandemi COVID-19 ini perlu ada satu suara dan hindari gesekan-gesekan di dalam tubuh pemerintahan. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas bulan bahasa yang mengandung banyak arti," jelasnya.
Sementara Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan keputusan mudik hanya menambah beban APBN saja. Pasalnya segala bentuk risiko yang dimunculkan dari keputusan itu menjadi tanggungan APBN.
Dia mencontohkan, masyarakat yang mudik statusnya menjadi ODP dan harus menjalankan karantina selama 14 hari. Pada saat yang bersamaan terdapat potensi penyebaran dan pada akhirnya sektor kesehatan terdampak. Jika sudah begitu, maka akan berdampak pula pada sektor ekonomi. Meski pun dalam jangka pendek ada perputaran uang dari para perantau yang mudik, namun itu terjadi hanya dalam waktu sebentar.
"Karena masalah kesehatannya semakin buruk maka jangka menengah dan panjang di daerah justru akan drop, misalnya di Tegal tidak melakukan ini karena ODP makin banyak ya orang di sana dengan sendirinya akan khawatir dan aktivitas ekonomi lama kelamaan akan lumpuh," ujarnya.
Biaya penanggulangan corona bisa membengkak jika pemerintah tidak segera membatasi pergerakan masyarakat. Klik halaman selanjutnya.
Simak Video "Cegah Penyebaran Corona, KemenPAN-RB Minta ASN Tak Mudik Lebaran!"
[Gambas:Video 20detik]
