Sementara itu peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan mengatakan ketidaktegasan pemerintah memutuskan persoalan mudik hanya akan memperluas penyebaran virus dan menambah beban APBN.
Pasalnya dengan kebijakan tersebut pemerintah harus tetap memberikan insentif kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang terdampak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, mereka berdua menilai pemerintah belum terlambat melarang mudik Lebaran dalam rangka memutus rantai penularan virus corona ke daerah dan mampu mengurangi beban APBN.
"Pendapat saya pribadi memang harus dilarang kegiatan mudik ini karena berpotensi untuk memperluas penyebaran virus," kata Fajar.
Baca juga: Bos IMF Sebut Dunia Sekarang dalam Resesi |
"Karena masalah kesehatannya semakin buruk maka jangka menengah dan panjang di daerah justru akan drop, misalnya di Tegal tidak melakukan ini karena ODP makin banyak ya orang di sana dengan sendirinya akan khawatir dan aktivitas ekonomi lama kelamaan akan lumpuh," kata Tauhid.
Meski demikian, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai pemerintah sudah terlambat menerapkan larangan mudik Lebaran tahun 2020. Pasalnya sudah banyak masyarakat yang mudik.
"Pemerintah sudah terlambat kalau mau melarang mudik. Sebagian besar kan memang sudah duluan mudik," kata Piter.
Piter menilai yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah memastikan kebijakan insentif khususnya bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat tersalurkan dengan tepat.
(hek/eds)