.webp)
Alasan utama yang mendasari penolakan maupun persetujuan terhadap mudik adalah aspek kesehatan, setelah itu diikuti aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan lainnya. Namun mengenai kebijakan yang harus diterbitkan pejabat tertinggi di daerah, seluruh kepala desa masih galau antara bentuknya imbauan atau langsung larangan.
Pasalnya dari hasil survei tersebut, dari seluruh responden sebanyak 49,86% memilih bentuknya imbauan dan 50,14% bentuknya larangan. Dengan hasil tersebut, Ivanovich mengungkapkan pejabat tertinggi harus membuat alternatif kebijakan dengan format mengandung larangan dan imbauan.
"Misalnya, mudik dilarang, dan kehidupan migran di kota didukung pemerintah kota, atau yang terpaksa mudik harus memiliki alasan kuat lalu lapor ke relawan desa lawan COVID-19," tegasnya.
Dengan faktor kesehatan yang menjadi argumen utama penolakan mudik Lebaran 2020, lalu disusul oleh sosial, ekonomi, keamanan, dan lainnya. Dikatakan Ivanovich seluruh aspek tersebut menjadi rekomendasi pembuatan kebijakan mengenai mudik Lebaran tahun 2020.
"Contohnya, tidak mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19, sebagai rasa sayang kepada anggota keluarga agar tidak terkena wabah, lagipula pemerintah menjamin kebutuhan dasar dan keamanan di kota," ungkapnya.
(hek/hns)
