Ada Strategi Militer di Balik Larangan Mudik

Round-Up 5 Berita Terpopuler

Ada Strategi Militer di Balik Larangan Mudik

Danang Sugianto, Herdi - detikFinance
Selasa, 21 Apr 2020 21:00 WIB
Ada Strategi Militer di Balik Larangan Mudik
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Foto Rachman Haryanto
Jakarta - Berita terpopuler detikFinance Selasa (21/4) tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang mudik Lebaran demi mencegah penyebaran virus Corona. Larangan mudik itu efektif berlaku pada Jumat (24/4)

Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandajaitan, keputusan larangan mudik baru dirilis sekarang karena pemerintah mengikuti strategi militer, yaitu dikaji secara matang dan bertahap.

Selain itu, berita terpopuler lainnya adalah sanksi bagi mereka yang ngotot tetap mudik meski sudah dilarang. Ada pula tentang harga minyak dunia anjlok hingga minus, namun belum ada tanda-tanda harga BBM bakal turun.

Nah, penasaran pengin tahu selengkapnya? Baca 5 berita detikFinance terpopuler berikut ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengambil keputusan untuk melarang warga melakukan mudik. Padahal sebelumnya pemerintah menyatakan tidak melarang mudik.

Menko Maritim dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan keputusan terkait mudik itu merupakan langkah bertahap. Strategi itu menurutnya merupakan strategi militer.

"Strategi pemerintah seperti strategi militer itu adalah strategi bertahap bertahap bertingkat berlanjut semua dipersiapkan matang, cermat," tuturnya melalui konferensi pers virtual, Selasa (21/4/2020).

Baca selengkapnya di sini: Mudik Baru Dilarang Sekarang, Luhut: Itu Strategi Militer

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan melarang mudik Lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 H bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan demi menekan penyebaran virus Corona ke banyak daerah.

Sebelumnya, Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri.

"Mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4/2020).

Kementerian Perhubungan sendiri sudah mulai menggarap aturan setingkat Peraturan Menteri untuk mengatur jalannya transportasi saat pelarangan mudik. Dalam aturan ini, bagi yang masih nekat mudik bakal kena sanksi.

Baca selengkapnya di sini: Jokowi Larang Mudik, Ini Sanksinya Kalau Nekat Melanggar

Harga minyak dunia anjlok tajam pada awal Maret 2020, bahkan sampai tercatat minus kali ini. Anjloknya harga minyak dunia bersamaan dengan merebaknya virus Corona.

Sementara, pada awal April terjadi perundingan OPEC+ terkait produksi minyak di mana telah terjadi kesepakatan untuk memangkas produksi minyak sampai 9,7 juta barel per hari pada bulan Mei dan Juni 2020 dan tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang.

Namun demikian hasil perundingan tersebut masih belum memberi efek perubahan harga minyak karena permintaan menurun akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak negara menerapkan kebijakan lockdown. Serta, adanya dampak dari melemahnya perekonomian global.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah terus mencermati perkembangan global tersebut sekaligus mempertimbangkan kondisi energi di dalam negeri.

Baca selengkapnya di sini: Harga Minyak Mentah Anjlok Gila-gilaan, BBM Kapan Turun?

Direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Hal yang sama berlaku untuk direksi dan komisaris anak dan cucu usaha BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengeluarkan surat dengan nomor S-255/MBU/04/2020 terkait larangan pemberian THR tersebut.

"Kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak diberikan THR tahun 2020," bunyi poin satu surat yang ditandatangani Erick tersebut seperti dikutip, Selasa (21/4/2020).

Baca selengkapnya di sini: Direksi dan Komisaris BUMN Tak Dapat THR Tahun Ini

Refly Harun telah resmi dicopot dari jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Pelindo I (Persero) oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sejak Senin (20/4) kemarin. Posisi Refly digantikan oleh Achmad Djamaludin.

Merespons keputusan itu, Refly Harun pun mencurahkan pendapatnya di akun sosial media (sosmed) Twitter @ReflyHZ. Cuitan yang sudah di re-tweet 5.200 kali dan disukai oleh 19.200 orang itu berisikan pernyataan terima kasih pada mantan Menteri BUMN Rini Soemarno, Erick Thohir, dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terima kasih Rini Soemarno yang sudah mengangkat saya, terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan, dan terima kasih Presiden Jokowi yang sudah mengangkat dan memberhentikan. Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit. Pemerintah benar kita dukung, nggak benar kita kritik. Salam," tulis Refly dalam akun Twitternya dikutip detikcom, Selasa (21/4/2020).

Baca selengkapnya di sini: Dicopot dari Komut Pelindo I, Refly Harun Curhat di Sosmed

Hide Ads