.webp)
Menurut Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda)Adrianto Djokosoetono saat ini kendaraan merupakan aset terbesar perusahaan namun tak bisa lagi beroperasi dan menghasilkan keuntungan.
Terlebih lagi dengan adanya pelarangan mudik yang membuat angkutannya makin tidak bisa mengangkut penumpang.
"Perusahaan ini terus terang saja kita hanya satu dua bulan lagi bisa mempertahankan kendaraan. Sebagai perusahaan transportasi aset kami sebagian besar kendaraan, ini yang sulit karena kan kami nggak pakai kendaraan untuk pribadi, dan ini nggak bisa dioperasikan," jelas Adrianto dalam diskusi online via video bersama YLKI, Rabu (22/4/2020).
Masalahnya, sementara kendaraan tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan, setoran kredit kendaraan tersebut terus ditarik kreditur. Pasalnya, banyak perusahaan yang memiliki aset di atas Rp 10 miliar.
Sementara untuk relaksasi dan restrukturisasi kredit dari OJK hanya berlaku untuk pengusaha yang asetnya di bawah Rp 10 miliar.
"Belum lagi kreditur belum ada kepastian restrukturisasi kredit. Ini tidak akan bisa diaplikasikan menyeluruh, karena batasan utama Rp 10 miliar. Mungkin untuk yang miliki 10 bis nggak bisa dapat bantuan secara langsung," jelas Adrianto.
"Jangan sampai setelah Juli nggak ada lagi pengusaha bus," imbuhnya.
Selanjutnya, dia meminta insentif untuk setoran pajak dan retribusi daerah. Salah satunya adalah biaya perpanjangan dan pajak STNK kendaraan.
"Kami juga butuh insentif dan stimulus seperti keringanan pembayaran perpanjangan STNK. Kami minta biaya retribusi pusat dan daerah bisa diringankan," jelas Adrianto.
Belum lagi, Adrianto mengatakan ada setidaknya 1,4 juta pekerja harian yang kehilangan mata pencaharian. Dia meminta pemerintah juga memperhatikan mereka.
"Bantuan lanjutan pemerintah memang dibutuhkan, jajaran pekerja harian kami sangat besar 1,4 juta. Ini banyak yang kehilangan pekerjaan," jelas Adrianto.
(dna/dna)
